Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi belanja daring produk lokal melalui program Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021 bisa melampaui Rp11,5 triliun.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengemukakan program seperti Hari BBI 2021 yang berlangsung mulai 5 Mei sampai 13 Mei 2021 terinspirasi dari hari belanja online nasional yang jatuh pada 12 Desember (12.12). Pada 2020, transaksi pada 12.12 mencapai Rp11,5 triliun.
“Idenya adalah kalau harbolnas 12.12 itu jumlah nilai transaksinya sampai Rp11,5 triliun. Dalam BBI, mulai 5 sampai 13 Mei kami ingin memacu konsumsi, terutama untuk barang konsumsi produksi Indonesia Jadi kami pemerintah ikut menyebarluaskan gerakan BBI ini untuk memastikan semua orang mengetahui program tersebut dengan target semestinya kita bisa melampaui Rp11,5 triliun,” kata Lutfi dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).
Lutfi menyebutkan terdapat 72 platform e-commerce yang berpartisipasi dalam program ini. Para pelaku usaha akan menanggung ongkos kirim barang ke seluruh Indonesia dengan pemberian subsidi maksimal Rp20.000 per pengiriman.
Eksekusi pemberian subsidi sendiri berubah dari rencana awal. Sebelumnya pemerintah menyebutkan akan menggelontorkan subsidi ongkir dengan anggaran sebesar Rp500 miliar. Tetapi, dalam program Hari BBI 2021, subsidi ongkos kirim akan ditanggung sepenuhnya oleh platform dagang-el.
“Sebagaimana disampaikan Menko tempo hari, rencananya pemerintah akan akan memberikan subsidi ongkir. Namun setelah berbicara dengan industri, dengan lokapasar, platform e-commerce, ternyata pelaku usaha ingin bersama-sama dengan pemerintah bahu-membahu mendorong konsumsi yang lebih tinggi dan pada saat yang sama memotong rantai penyebaran Covid-19,” kata Lutfi dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).
Baca Juga
Di sisi lain, Lutfi mengaku optimistis konsumsi pada kuartal kedua dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Dia menyebutkan pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus untuk mengerek belanja masyarakat, seperti diskon pajak pembelian barang mewah (PPnBM) mobil dan pajak pertambahan nilai (PPN) properti yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, pertumbuhan impor bahan baku yang berkualitas, diiringi dengan aktivitas manufaktur dan penyerapan tenaga kerja yang membaik dia sebut bisa mendorong perbaikan sisi konsumsi.
“Oleh sebab itu kami berkeyakinan pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2021 yang dimotori konsumsi akan berjalan dengan baik,” kata Lutfi.
