Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat, dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 17 Juni 2022 baru terealisasi sebesar Rp113,5 triliun atau 24.9 persen dari total anggaran Rp455,62 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Juni 2022 secara daring, Kamis (23/6/2022).
Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata belanja pemerintah dan kementerian/lembaga yang berada di atas 33 persen.
"Artinya baru 24,9 persen. Dibandingkan dengan rata-rata belanja pusat pemerintah dan kementerian/lembaga yang di atas 33, ini lebih rendah dari sisi pelaksanaan PC PEN," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut dia menuturkan, realisasi kluster penanganan kesehatan baru mencapai 22,5 persen atau Rp27,6 triliun dari Rp122,54 triliun.
Capaian ini terutama untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan (nakes), serta insentif perpajakan vaksin/alkes dan penanganan Covid-19 melalui dana desa, dengan rincian klaim pasien sebesar Rp20,3 triliun, insentif nakes Rp2 triliun, pengadaan vaksin Rp1,6 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun, dan dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp2,5 triliun.
Baca Juga
Realisasi kluster perlindungan kesehatan relatif tinggi di 36,9 persen, seiring dengan bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di tengah guncangan harga-harga yang meningkat.
"Jadi Rp57 triliun sudah dibelanjakan dari Rp154,76 triliun atau 36,9 persen," ungkapnya.
Capaian tersebut terutama untuk Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,35 triliun untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako Rp18,9 triliun untuk 18,8 juta KPM, BLT Minyak Goreng Rp7,2 triliun untuk 21,8 juta penerima .
Kemudian, BLT Desa Rp10,9 triliun untuk 7,26 juta keluarga, BT PKL WN Rp1,3 triliun dan Pra Kerja sebesar Rp4,4 triliun untuk 1,23 juta peserta.
Sementara itu, realisasi kluster pemulihan ekonomi masih cukup kecil, yaitu Rp28,2 triliun atau hanya 16,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun.
Realisasi tersebut, khususnya untuk Padat Karya sebesar Rp5,5 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp0,9 triliun, ketahanan pangan Rp6 triliun.
Kemudian, ICT sebesar Rp1,6 triliun, kawasan industri Rp0,6 triliun, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP) Rp8,23 triliun dan insentif perpajakan sebesar Rp6 triliun.
