Bisnis.com, JAKARTA - Mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti kembali bersuara terkait dengan impor beras satu ton yang akan dilakukan pemerintah.
Susi pun menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan tersebut dengan alasan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dia meminta Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso agar tidak melakukan impor.
"Pak Buwas Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor ...please fight Pak," katanya melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Kamis (18/3/2021).
Susi Pudjiastuti beberapa kali menyinggung soal rencana impor beras. Dia bahkan memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkannya. Menurut Susi, impor beras tidak krusial karena petani dalam negeri masih memamen padi dengan stok yang melimpah.
Bos Susi Air ini juga meminta semua pihak, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan memberikan dukungan kepada Bulog agar menahan impor.
Pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan impor diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air. Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.
Baca Juga
"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga (4/3/2021).
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun, upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.
Namun, Bulog berbeda suara dengan Airlangga. Perusahaan justru menyatakan akan memprioritaskan serapan produksi dalam negeri untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) di angka 1 sampai 1,5 juta ton.
“Pada prinsipnya kami utamakan dari dalam negeri untuk CBP. Jadi walaupun kami mendapat penugasan impor beras 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami akan prioritaskan dalam negeri yang sedang panen raya Maret-April,” kata Buwas, (15/3/2021).
