Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyatakan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya jalan tol, masih menjadi prioritas pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional selama pandemi.
Adapun, kegiatan konstruksi akan semakin bergairah seiring berjalannya program vaksinasi Covid-19 dan masuknya pendanaan melalui sovereign wealth fund (SWF).
Sekretaris Jenderal ATI Krist Ade Sudiyono mengatakan konstruksi jalan tol akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi biaya logistik.
Menurutnya, jurang pendanaan yang saat ini terjadi juga akan diselesaikan oleh pemerintah melalui SW.
"Sejumlah investor luar negeri tercatat telah menyatakan ketertarikannya dalam berinvestasi, seperti [investor asal] Amerika Serikat, Jepang, Abu Dhabi, Kanada, dan Belanga. [Adapun,] total investasi tersebut setidaknya mencapai sekitar US$9,5 miliar," katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/3/2021).
Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan dana hingga 171,8 triliun sebagai jasa konstruksi jalan tol selama 4 tahun ke depan. Adapun, 86,14 persen atau sekitar Rp148 triliun ditujukan untuk konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Baca Juga
Kementerian PUPR sudah melakukan skema pinjaman untuk pemenuhan dana tersebut. Namun demikian, skema tersebut hanya menghasilkan Rp42 triliun untuk kebutuhan dana sekitar Rp148 triliun tersebut.
Jika informasi yang diterima ATI terealisasi, akan ada suntikan dana senilai Rp135,85 triliun (kurs:Rp14.300) yang masuk ke dalam negeri. Dana untuk konstruksi jalan tol hingga 2024 akan terpenuhi jika mayoritas dana tersebut ditujukan untuk konstruksi jalan tol.
Di sisi lain, Krist menyatakan pihaknya juga akan mendorong badan usaha jalan tol (BUJT) untuk menjaga standar pelayanan minimal (SPM) di jalan tol. Menurutnya, hal tersebut penting lantaran perubahan ekspektasi pengendara jalan tol.
"Kemudahan konektivitas dengan telah terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa meningkatkan ekspektasi akan jalan tol: tidak hanya bebas hambatan, tapi juga [memiliki] kualitas layanan," ucapnya.
Sesuai dengan Permen 16/PRT/M/2014 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM ini dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Krist menambahkan pemenuhan SPM menjadi salah satu syarat penyesuaian tarif Jalan Tol. Dengan demikian, SPM ini telah menjadi kewajiban bagi BUJT sebagai pengelola jalan tol.
Krist menyebutkan beberapa program BUJT dalam meningkatkan SPM, seperti kampanye Selamat Sampai Tujuan (SETUJU), Tol Bebas Over Load Over Dimension (ODOL), dan modernisasi transaksi tol berbasis nir sentuh (MLFF).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
