Bisnis.com, JAKARTA — Program Vaksinasi Gotong Royong tidak menjadi opsi dalam pengadaan vaksin untuk program pemerintah yang masih memerlukan 100 juta dosis lagi. Pelaksanaan program tersebut dipastikan tidak mengubah skema program Vaksinasi Nasional.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa kedua program tersebut akan bergerak di orbit masing-masing sehingga target mencapai herd immunity pemerintah bisa terealisasi di samping dilaksanakannya Vaksinasi Gotong Royong.
“Vaksinasi Gotong Royong tetap berjalan beriringan dengan Vaksinasi Nasional. Dengan kata lain, keduanya berjalan secara paralel tanpa mengubah skema yang sudah disiapkan pemerintah untuk program Vaksinasi Nasional,” ujar Rosan kepada Bisnis, Rabu (10/2/2021).
Pembahasan pengadaan vaksin antara pelaku usaha dan sejumlah produsen global untuk program Vaksinasi Gotong Royong masih berlangsung di ruang negosiasi. Pelaku usaha telah melakukan komunikasi sejak Oktober 2020 dengan beberapa produsen, antara lain AstraZaneca, Pfizer BioNTech, Moderna, dan Sputnik dari Rusia.
Sebagaimana diketahui, diperlukan sekitar 60 juta dosis vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan program tersebut dengan perkiraan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan kurang dari Rp1 juta.
Adapun, jumlah yang akan divaksinasi sekitar 25—30 juta orang dengan total vaksin yang akan diimpor sekitar 60 juta dosis.
Baca Juga
Rosan menambahkan bahwa kebijakan mengenai pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong diperkirakan rampung dikerjakan pemerintah pada pekan ketiga Februari 2021. Dengan demikian, lanjutnya, pendataan yang dilakukan Kadin harus rampung selambat-lambatnya akhir Februari 2021.
Dia berharap program Vaksinasi Gotong Royong bisa mulai dilaksanakan pada Maret 2021 dengan catatan semua vaksin yang digunakan akan menunggu izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam pelaksanaannya, data Kadin mengenai masyarakat yang akan mendapatkan jatah suntikan dalam program Vaksinasi Nasional akan diverifikasi dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan PT Telkom Indonesia Persero (Tbk.).
“Setiap orang yang menerima vaksinasi serta vaksin masing-masing akan ditandai dengan QR code. Jadi, kemungkinan untuk terjadi duplikasi atau kekacauan pendataan antara program-program yang dijalankan bisa dibilang tidak ada," lanjutnya.
