Bisnis.com, JAKARTA – Proses negosiasi pengadaan 100 juta vaksin Covid-19 untuk memenuhi target herd immunity di Indonesia dalam waktu kurang lebih satu tahun tengah masuk dalam pembahasan kesiapan produsen dalam menyediakan bibit penyakit yang sudah dilemahkan tersebut.
Juru Bicara pemerintah untuk Program Vaksinasi Nasional dan Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Persero Bambang Heriyanto proses negosiasi terus berlangsung dengan poin utama yang diperbincangkan terkait dengan ketersediaan yang memang masih menjadi isu hingga saat ini.
“Proses negosiasi masih berlangsung. Poin utama yang dibahas adalah perihal kesiapan ketersediaan dari pihak partner,” kata Bambang kepada Bisnis.com, Rabu (10/2/2021).
Kesepakatan dengan Pfizer dan Moderna saat ini memang bukanlah hal yang mudah dicapai seiring dengan besarnya permintaan dunia terhadap vaksin buatan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Bahkan, Bambang baru-baru ini mengatakan belum bisa memastikan ketersediaan vaksin dengan alasan banyak negara yang sedang berebutan untuk mendapatkan ‘jamu’ tersebut.
Sampai dengan saat ini, negosiasi dilakukan oleh pemerintah secara bertahap dan belum ada hilal akan dilakukan pembicaraan untuk puluhan juta dosis vaksin yang berstatus opsi berdasarkan laporan resmi PT Bio Farma selaku negosiator negara dalam pengadaan vaksin nasional.
Baca Juga
Berdasarkan data perencanaan pengadaan vaksin Covid-19 PT Bio Farma, total vaksin yang masih bersifat potensi atau pun dalam tahap negosiasi berjumlah 334 juta dosis dari sejumlah produsen, antara lain; Sinovac, Novavax, Pfizer BioNTech, AstraZaneca, dan COVAX/GAVI. Dengan target pengadaan paling lambat kuartal I/2022.
Data yang sama menunjukkan jumlah dosis vaksin Covid-19 yang sudah dalam status firm order jumlahnya baru 329.504.000 dosis. Dengan kata lain, diperlukan sekitar 100 juta dosis vaksin untuk mencapai target pemerintah sekitar 429 juta dosis dalam mengimunisasi vaksin Covid-19 kepada 181,5 juta populasi dalam waktu 1 tahun.
Kendati demikian, pemerintah seharusnya bisa berprogres lebih cepat dari negara lain mengingat posisi penting yang diduduki Menlu Retno di World health Organization (WHO) - yang juga melakukan negosiasi dengan produsen vaksin - dalam hal diplomasi vaksin.
