Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBI Usul Tarif Royalti Progresif Batu Bara Maksimal 20 Persen

Menurut Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 26 Januari 2021  |  10:03 WIB
Kegiatan pertambangan batu bara di wilayah operasional PT Adaro Energy Tbk. - adaro.com
Kegiatan pertambangan batu bara di wilayah operasional PT Adaro Energy Tbk. - adaro.com

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mengusulkan agar tarif royalti progresif batu bara pada rentang 14 persen—20 persen bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus hasil perpanjangan operasi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Dalam usulan APBI, besaran royalti untuk batu bara yang diekspor disesuaikan dengan harga batu bara acuan (HBA) yang tengah berlaku. Untuk HBA di bawah US$70 per ton, besaran royalti diusulkan sebesar 14 persen.

Kemudian, untuk HBA US$70—US$80 per ton diusulkan sebesar 16 persen, HBA US$80—US$90 per ton sebesar 18 persen, dan HBA di atas US$90 per ton sebesar 20 persen, sedangkan untuk tarif royalti batu bara untuk penjualan dalam negeri diusulkan flat 14 persen.  

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

"Usulan tersebut merupakan batas dari kemampuan perusahan-perusahaan pertambangan batu bara, baik secara finansial maupun teknis karena apabila lebih tinggi dari formula tersebut akan berdampak," ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, batu bara merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti permintaan dan harga pasar dunia sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam penentuan royalti.

Dia menuturkan bahwa dengan menggunakan formula yang diusulkan asosiasi tersebut akan terjadi peningkatan penerimaan negara sekitar 4 persen—7 persen sehingga telah memenuhi amanat Pasal 169 a ayat (1) b UU Nomor 3 Tahun 2020 yang tidak memberi patokan khusus dalam besaran peningkatan tersebut.

Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah mengenai perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batu bara.  

Salah satu ketentuan yang akan diatur di dalamnya adalah mengenai royalti atau dana hasil produksi batu bara untuk perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai perpanjangan operasi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (10/12/2020), Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan bahwa dalam pembahasan RPP tersebut awalnya Badan Kebijakan Fiskal mengusulkan tarif royalti batu bara berlaku flat sebesar 24%.  Namun untuk mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan tambang, Kementerian ESDM mengusulkan penerapan tarif royalti berjenjang.

Tarif royalti berjenjang tersebut memperhitungkan rata-rata HBA dalam 10 tahun terakhir dan tingkat HBA dalam 20 tahun ke depan.

Adapun, usulan tarif royalti berjenjang ini mempertimbangkan adanya potensi pengurangan penerimaan negara akibat berlakunya Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

batu bara apbi tarif royalti batu bara
Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top