Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan akan menjamin kelancaran arus barang sebagai bagian dari upaya perbaikan perekonomian domestik. Hal ini akan menjadi fokus utamanya untuk menjaga kinerja perdagangan pada 2021.
Lutfi menjelaskan kelancaran arus barang menjadi hal yang penting karena akan memengaruhi keyakinan konsumen di Indonesia. Contoh, soal arus barang impor yang sekitar 66,7 persen di antaranya merupakan bahan baku atau penolong yang dipakai oleh industri nasional.
“Yang akan saya lakukan pertama adalah memastikan arus barang berjalan baik karena kita sedang memperbaiki domestik terlebih dahulu. Memastikan keyakinan masyarakat terhadap perdagangan penting sehingga terjadi consumer spending,” kata Lutfi kepada Bisnis.com, Minggu (27/12/2020).
Lutfi memberi contoh impor bahan baku atau penolong yang kontribusinya mencapai 66,7 persen terhadap total impor. Penurunan impor golongan barang ini dia sebut mempelihatkan potensi konsumsi domestik yang melemah karena selain digunakan untuk tujuan ekspor, impor bahan baku industri juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Konsumsi domestik menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB, jadi aspek kelancaran arus barang perlu dipastikan untuk memastikan keyakinan konsumen membaik,” katanya.
Lutfi juga menjelaskan bahwa peran sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekspor dan neraca yang surplus saja. Lebih dari itu, aspek impor tetap perlu diperhatikan.
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa sumbangan ekspor dan impor terhadap total PDB masih berada di kisaran 33 sampai 34 persen atau berada di belakang konsumsi domestik yang lebih dari 50 persen. Menurutnya, untuk mencapai struktur ekonomi yang sehat, porsi ekspor dan impor harus lebih besar.
“Ekspor dan impor bukan seperti jungkat-jungkit, mereka harus sama-sama membesar,” imbuhnya.
Kelancaran arus barang memang menjadi salah satu isu yang menghambat sektor perdagangan selama pandemi. Sebagai contoh, Indonesia sempat menghadapi gangguan pasokan pangan akibat perizinan impor untuk sejumlah komoditas yang terkendala pada kuartal I 2020. Imbasnya, kenaikan harga pangan tak terhindari.
Hal serupa juga terjadi ketika masyarakat kesulitan mengakses masker dan pakaian medis saat awal pandemi karena keterbatasan bahan baku yang sebagian besar masih diimpor. Guna mengurai permasalahan ini, pemerintah pun memutuskan untuk mengambil sejumlah kebijakan relaksasi.
