Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

GIPI Belum Tahu Dampak UU Ciptaker ke Sektor Wisata

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengaku belum mengetahui dampak UU Cipta Kerja terhadap sektor pariwisata kendati optimistis bisa meningkatkan investasi.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 13 Oktober 2020  |  00:58 WIB
Suasana kawasan wisata Pantai Kuta yang ditutup sementara tampak lengang di Badung, Bali, Minggu (31/5/2020). Salah satu destinasi pariwisata utama di Pulau Dewata tersebut masih ditutup dari aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. - Antara/Fikri Yusuf\n
Suasana kawasan wisata Pantai Kuta yang ditutup sementara tampak lengang di Badung, Bali, Minggu (31/5/2020). Salah satu destinasi pariwisata utama di Pulau Dewata tersebut masih ditutup dari aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. - Antara/Fikri Yusuf\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi mengatakan pelaku usaha di industri pariwisata Tanah Air belum memiliki gambaran detail mengenai dampak perubahan ketentuan pariwisata di Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menurut Didien, pembahasan mengenai perubahan sejumlah ketentuan di Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan di dalam UU Ciptaker masih menanti selesainya pembahasan di klaster ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan perubahan sejumlah ketentuan terkait dengan sektor pariwisata di UU Ciptaker, di antaranya Pasal 15 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan berusaha; Pasal 56 terkait dengan tenaga kerja asing (TKA) yang dihapus; dan Pasal 64 di mana ketentuan sanksi pidana yang juga dihapus.

"Saya belum bisa komentar. Pasalnya, pemerintah sekarang sedang membahas soal klaster lain di UU itu. Jadi, ketentuan pariwisata itu kecil lah. Namun demikian, UU Ciptaker diyakini tetap meningkatkan investasi," ujar Didien kepada Bisnis.com, Senin (12/10/2020).

Dia melanjutkan, penyederhanaan birokrasi membuka usaha di industri pariwisata Tanah Air menjadi alasan dari terbukanya peluang bagi investasi untuk masuk ke sektor tersebut.

Namun demikian, Didien mengaku GIPI belum memiliki gambaran terkait dengan dampak UU Cipta Kerja terhadap industri pariwisata di Tanah Air ke depan.

Kendati begitu, kepastian investasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tren pandemi Covid-19. Bahkan, UU Ciptaker pun dinilai tidak akan berdampak besar bagi investasi jika penanganan Covid-19 tidak kunjung berhasil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pariwisata Omnibus Law
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top