Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Sumber Dana Program JKP, Ini Pertimbangan Pengusaha

Berbeda dari pesangon, dalam program JKP menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja dimungkinkan untuk terbebas dari segala macam iuran.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 12 Oktober 2020  |  06:33 WIB
Aparat TNI-Polri siaga untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Water Canon dan Barakuda juga telah disiagakan di kawasan Monas, Jakarta - Bisnis - Rayful Mudassir
Aparat TNI-Polri siaga untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Water Canon dan Barakuda juga telah disiagakan di kawasan Monas, Jakarta - Bisnis - Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pemerintah mengubah skema pesangon menjadi dana masa depan lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih tertahan di pembahasan mengenai sumber dana yang akan digunakan.

Pelaku usaha pun masih menanti progres pembahasan tersebut dari pemerintah sembari menyiapkan sejumlah pertimbangan.

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azam mengaku belum memiliki perkiraan ideal terkait dengan dana yang bakal dikucurkan pemerintah dari program JKP.

Namun, jelas Bob, sejumlah indikator perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengucurkan dana masa depan tersebut.

"Harus ada hitungan aktuaria. Dilihat, rata-rata yang di-PHK berapa? Masa kerjanya berapa lama? Gajinya berapa? Potensial PHK ke depan berapa? Itu semua harus dihitung," ujar Bob kepada Bisnis, Minggu (11/10/2020).

Setelah memperhitungkan berbagai macam kriteria tersebut, pemerintah dapat memikirkan pembiayaan, lanjut Bob.

Menurutnya, terdapat sejumlah model pembiayaan, di antaranya melalui kapital injeksi, dana kelolaan, pay as you go (ketika terdapat kebutuhan dana diinjeksi), atau menggunakan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bob memperkirakan pembahasan mengenai sumber dana program JKP akan berlangsung cukup lama. Proses tersebut, ujarnya, diperkirakan berlangsung lama pada saat pemerintah melakukan penyamaan asumsi.

"Karena asumsi akan berpengaruh kepada berapa besar dana yang harus disediakan. Saat ini belum dilakukan penghitungan, tapi idenya sudah ada sejak lama," ujar Bob.

Perlu diketahui, pada dasarnya dana program JKP dikelola secara berbeda dari pesangon dengan tujuan memperbaiki hubungan industrial antara pekerja dan pemilik usaha melalui jaminan yang lebih protektif.

Pasalnya, perlindungan dalam program pesangon dinilai tidak efektif dalam melindungi tenaga kerja. Menurut Bob, jumlah nilai pesangon bagi tenaga kerja hanya 7 persen dari angka seharusnya dan lama pemanfaatannya tidak lebih dari 10 tahun masa kerja.

"Kalau lebih dari 10 tahun konsepnya kita sudah bicara mengenai providence fund, dana masa depan. Sekarang kan campur aduk antara pesangon dan dana masa depan," jelas Bob.

Terlebih, lanjutnya, pencadangan dana dalam sistem pesangon berpotensi meningkatkan jumlah kapital yang idle atau tak bergerak.

Berbeda dari pesangon, dalam program JKP menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja dimungkinkan untuk terbebas dari segala macam iuran.

"Intinya, dengan adanya Omnibus Law [Klaster UU Ciptaker], kita bergeser dari sistem pesangon ke dana masa depan. Itu yang disebut dengan transformasi hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Sekarang sudah saatnya bicara soal providence fund," tegasnya.

Namun, proses mengubah sistem pesangon menjadi providence fund atau dana masa depan lewat JKP harus dilakukan secara bertahap serta mengacu kepada roadmap yang jelas.

Perubahan yang dilakukan secara in time, sambungnya, justru menjadi ancaman bagi perusahaan yang harus secara cepat melikuidasi serta melakukan pemindahan aset.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pesangon cipta kerja
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top