Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea Masuk

Pembebasan bea masuk remdesivir menjadi salah satu substansi amandemen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.83/2020.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  16:00 WIB
Satu botol obat Remdesivir terletak selama konferensi pers tentang penelitian Remdesivir pada pasien di Rumah Sakit Universitas Eppendorf (UKE) di Hamburg, Jerman,8 April 2020. -  Ulrich Perrey/AFP/Bloomberg.
Satu botol obat Remdesivir terletak selama konferensi pers tentang penelitian Remdesivir pada pasien di Rumah Sakit Universitas Eppendorf (UKE) di Hamburg, Jerman,8 April 2020. - Ulrich Perrey/AFP/Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan membebaskan tarif bea masuk (BM) importasi remdesivir untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Remdesivir merupakan salah satu obat yang banyak direkomendasikan untuk penanganan Covid-19. Namun karena tingginya harga remdesivir, akses masyarakat terhadap jenis obat-obatan tersebut masih sangat terbatas.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan pembebasan bea masuk remdesivir menjadi salah satu substansi amandemen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.83/2020.

"Saat ini sedang dalam proses revisi PMK No.83/2020 untuk memasukkan remdesivir menjadi nol persen," kata Syarif kepada Bisnis yang dikutip, Kamis (8/10/2020).

Syarif menjelaskan bahwa kode harmonized system (HS) 3004.90.99 pembebanan bea masuk (BM) MFN 5 persen. Kendati demikian, importir remdesivir dapat memperoleh bea masuk sebesar 0 persen jika mendatangkan barang dari negara yang terikat perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Indonesia.

Ketentuan ini berlaku kecuali untuk Chile yang dikenakan bea masuk 3 persen, India 5 persen dan Hongkong 5 persen. Importir juga mempunyai kesempatan mendapatkan bea masuk yang lebih rendah dengan skema PMK.70/2020.

Syarif menambahkan bahwa posisi draf revisi PMK No.83/2020 telah berada di meja Menteri Keuangan. Dia berharap beleid ini segera diteken dan manfaatnya bisa langsung diperoleh masyarakat.

"Dalam waktu dekat akan keluar," tukasnya.

Seperti diketahui PMK No.83/2020 mengatur tentang pemberian fasilitas perpajakan untuk barang penanganan pandemi Covid-19. Beleid ini semula diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan hand sanitizer, masker dan alat pelindung tertentu yang sangat penting waktu itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bea Cukai bea masuk covid-19 Remdesivir
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top