Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mulai melakukan evaluasi pertama pelaksanaan traffic separation scheme (TSS) di Selat Lombok guna menjamin keamanan dan keselamatan maritim di wilayah tersebut.
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Nanang Widiyatmojo mengungkapkan evaluasi ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
“Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian kinerja segenap Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan TSS secara penuh di Selat Lombok sejak 1 Juli 2020,” tuturnya, Senin (28/9/2020).
Lebih jauh, dia menuturkan pihaknya tengah menggali informasi dan masukan mengenai implementasi TSS, khususnya dari tingkat operator dan pelaksana lapangan. Dia juga ingin mengetahui kendala dan permasalahan yang memerlukan koordinasi antar instansi, serta mendiskusikan solusi terhadap kendala yang ditemukan.
Perwujudan keamanan dan keselamatan di TSS Selat Lombok, lanjutnya penting dalam mewujudkan harapan pemerintah untuk dapat memaksimalkan potensi dampak positif penerapan TSS di Selat Lombok terhadap percepatan perkembangan ekonomi maritim setempat dalam jangka panjang.
“Mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat maritim dunia bahwa Indonesia dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan di Selat Lombok melalui pengelolaan TSS, koordinasi harus selalu ditingkatkan dan kita harapkan dapat bersama-sama mencari solusi dari tiap kendala yang ada,” ujarnya.
Baca Juga
Perkembangan status dan kinerja selama dua bulan pemberlakuan TSS di Selat Lombok masih terjadi pola pelanggaran yang perlu dianalisis. Selain itu, tantangan, usulan solusi, dan langkah koordinasi yang telah dikerjakan pun turut dievaluasi.
Peremajaan sarana prasarana, modernisasi dukungan dan layanan kepada nelayan tradisional, hingga pentingnya sosialisasi komprehensif kepada masyarakat maritim setempat menjadi beberapa hal yang disoroti dalam evaluasi tersebut.
Di masa mendatang, melalui komunikasi yang lancar dan terbuka antara para pemangku kepentingan di Selat Lombok, diharapkan kolaborasi dan sinergi antar pihak terkait dapat ditingkatkan. Hal ini penting sebagai upaya pemenuhan kewajiban negara Indonesia.
