Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis angkutan umum perorangan berbasis setoran yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan bakal ditinggalkan penumpang dan berujung kolaps pada masa pandemi Covid-19.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai manajemen angkutan kota (angkot) yang berprinsip kejar setoran harus segera diperbaiki. Perlu adanya pengelolaan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Isinya padat 10 orang tanpa jaga jarak. Kalau yang terlembagakan bisa ketat bisa dikelola, sekarang tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat membina supir angkot, jangan merokok, jangan kejar setoran," jelasnya Senin (28/9/2020).
Menurutnya, layanan operator angkutan umum yang dimiliki perseorangan sudah mulai bergeser pula pada skema-skema yang diterapkan bersubsidi seperti Jaklingko di DKI Jakarta. Ketika diberi subsidi, penerapan protokol kesehatannya pun menjadi lebih ketat.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengubah pola-pola yang dijalankan dari sekedar memberi perintah operator harus melakukan sesuatu seperti protokol kesehatan menjadi skema insentif yang akhirnya dapat memaksa operator perseorangan ini dapat mengikuti standar bersama.
"Kalau bahasa perintah-perintah saja, susah, kalau sinergi dan ada bentuk insentif, PSO [public service obligation], bisa beda-beda tipis dengan bantuan tunai. Sopir dan angkutan jadinya tidak sekedar kejar setoran," katanya.
Baca Juga
Skema PSO atau subsidi ini terangnya sudah dicontohkan para operator besar seperti DAMRI, PPD, PT KAI, layanannya pun turut meningkat dan menyesuaikan standar yang diminta pemerintah juga masyarakat. Pekerjaan rumahnya, tinggal mendorong angkutan perkotaan turut menerapkan protokol kesehatan tersebut.
Sementara, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S Dillon mengatakan pandemi Covid-19 memang secara tidak terencana telah mengubah kebiasaan masyarakat dan menjadi catatan penting terutama bagi angkutan setoran.
Dia mencontohkan Jaklingko sebagai perpanjangan dari Transjakarta (TJ) ke mikrolet atau angkot. Terlihat ketika krisis kesehatan terjadi, TJ sebagai sistem yang sudah terlembaga lebih mudah menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar terimplementasi bukan sekedar imbauan.
