Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Beban Utang Menggunung, DPR: Pemerintah Perlu Tekan Biaya Utang

DPR meminta pemerintah harus pintar berhemat. Penerbitan surat utang pun harus dibarengi upaya menghemat komponennya.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 September 2020  |  10:51 WIB
Beban Utang Menggunung, DPR: Pemerintah Perlu Tekan Biaya Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7 - 2020). Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran pada tahun depan masih besar, sebagai konsekuensi dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi yang remuk akibat pandemi Covid -19.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekan biaya utang. Dia menegaskan, pemerintah sedang butuh banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat.

“Defisit ini kalau kemudian makin melebar, biaya APBN kita makin besar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2020).

Menurut Misbakhun, komponen selain utang untuk menambal defisit ialah pajak. Namun, dengan pemulihan ekonomi yang dimuat ekspektasi, dia merasa pesimistis dengan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan dari perpajakan.

Apalagi secara sejarah, sepuluh tahun terakhir pemerintah tidak pernah mempunyai reputasi untuk mencapai target pajak. Situasi perekonomian yang lesu seperti ini, praktis penerimaan pajak pasti tidak tercapai lagi.

Oleh karena itu, Misbakhun menegaskan pemerintah harus pintar berhemat. Penerbitan surat utang pun harus dibarengi upaya menghemat komponennya.

“Mau tidak mau kita harus mengurangi komponen biaya penerbitan surat utang pemerintah,” sambungnya.

Misbakhun juga menyinggung tentang konsep burden sharing atau berbagi beban antara pemerintah dengan BI dalam menambal defisit APBN. Dia mempertanyakan apakah konsep burden sharing hanya untuk APBN 2020 atau berlanjut sampai tahun depan.

Namun jika burden sharing itu mau dilanjutkan, menurutnya pemerintah dan BI harus membahasnya sejak awal. Sebab, alumnus jika burden sharing untuk tahun depan tidak dibahas sejak awal, efeknya justru pada kepercayaan pasar.

“Kalau policy itu diambil mendadak kemudian sinyal kepada masyarakatnya bersifat mendadak, ini akan menimbulkan risiko terhadap confidence di market,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr utang sri mulyani
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top