Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PUPR Percepat Pelaksanaan Program Kerja

Kementerian PUPR mengungkapkan progres paket pekerjaan yang sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu.
Agne Yasa
Agne Yasa - Bisnis.com 23 Juni 2020  |  00:09 WIB
Salah satu jembatan gantung yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Kementerian PUPR
Salah satu jembatan gantung yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seperti diketahui, dampak terjadinya pandemi Covid-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.

“Dampak dari Pandemi Covid-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Senin (22/6/2020).

Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7 senilai Rp13,7 triliun belum proses lelang.

Kementerian PUPR mengungkapkan progres paket pekerjaan yang sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.

Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).

Upaya penyelesaiannya diantaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN dilakukan sebagai langkah antisipasi dari dampak akibat Covid-19. “Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya,” kata Basuki.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kementerian PUPR covid-19 pandemi corona
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top