Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya membenahi pembagian moda angkutan barang yang masih mengandalkan angkutan darat sebesar 90,6 persen dan mengalihkannya ke moda angkutan lain.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan hal itu dilakukan agar bisnis logistik lebih sehat dan efisien, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
Menurutnya, dalam Inpres tersebut Kemenhub dikhususkan mengintegrasikan sistem perizinan layanan impor-ekspor logistik di lingkungan kerja Kemenhub.
"Untuk integrasi sistem pelayanan ini kami sudah melakukan pelaksanaan perizinan, ada yang kami laksanakan sendiri di Kemenhub, mayoritas sudah dilaksanakan secara elektronik ada juga yang diserahkan ke BKPM, untuk perizinan-perizinan terkait dengan investasi logistik," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2020).
Adapun penanaman modal oleh investor bisa dilakukan dengan perizinan melalui Kemenhub atau BKPM dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya. Sedangkan sarana darat, laut, udara, maupun kerkeretaapian, pihaknya bekerja sama dengan operator baik BUMN dan swasta menyiapkan sarana aktivitas logistik nasional.
"Misalnya, selama ini kereta api mengutamakan angkutan penumpang, sekarang angkutan barang bisa dapat layanan yang cukup. Hanya masalahnya share angkutan kereta api sedang meningkat, di mana dominasi tetap di angkutan jalan, angkutan jalan itu porsinya 90,4 persen, KA itu hanya 0,6 persen," paparnya.
Baca Juga
Dia menyadari angkutan darat masih menjadi primadona aktivitas logistik dengan moda share mencapai 90,4 persen. Kemenhub terangnya, melalui program keselamatan jalan pun berupaya mengentaskan kendaraan overdimension overload (ODOL) atau kendaraan muatan dan dimensi berlebih.
Saat ini, aktivitas kendaraan ODOL dikurangi melalui pelarangan lewat tol, serta pengoperasian jembatan timbang di sejumlah jalan nasional. Program ini bertujuan untuk keselamatan dan bertujuan pula mengalihkan sebagian angkutan jalan ini ke moda angkutan lainnya seperti kereta api dan angkutan laut.
"Angkutan darat ODOL ini cukup banyak biaya sosialnya karena kami tahu angkutan jalan ini membutuhkan truk-truk yang banyak, otomatis konsumsi bahan bakar tinggi, kontribusi kerusakan jalan tinggi, polusi dan kecelakaan juga terjadi," paparnya.
Sedangkan angkutan laut, Kemenhub sudah membangun pelabuhan-pelabuhan yang bisa angkut penumpang dan utamanya mengangkut barang. Kebijakan subsidi tol laut pun disediakan menggunakan kapal yang dimiliki Kemenhub dan swasta dengan rute-rute menuju Indonesia Timur. Dia menegaskan tujuan tol laut ini distribusi barang dari barat ke timur akan maksimal ini juga sekaligus mendorong industri wilayah timur berkembang.
"Karena ada angkutan reguler dari timur ke barat, seharusnya kebutuhan timur dipenuhi dari barat, dan produksi dari timur bisa dibawa ke barat. Harapannya sarana dan prasarana dan sinkronisasi dari BUMN dan swasta ini bisa berjalan," katanya.
Sedangkan untuk angkutan udara Kemenhub membangun jembatan udara di wilayah Indonesia Timur menggunakan pesawat-pesawat kargo yang disubsidi negara dengan meningkatkan distribusi dari pelabuhan ke wilayah terdalam dengan biaya subsidi dari pemerintah.
