Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai penguatan konsep poros maritim dunia, tidak lantas dijadikan sumber daya laut sebagai ATM bagi pembangunan tanpa memikirkan keberlangsungan produksi dalam negeri.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan poros maritim dunia perlu terus diperjuangkan.
"Pemerintah terlampau outward looking dengan menjadikan sumber daya laut sebagai ATM pembangunan, tanpa mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan di dalam negeri," kata Abdul, Minggu (24/5/2020).
Dia menambahkan contoh dari hal tersebut adalah regulasi yang membolehkan ekspor benih lobster. Padahal, pembangunan kemaritiman yang bertumpu kepada prinsip-prinsip keberlanjutan terhadap sumber daya laut tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjutnya, mesti mencabut atau melakukan revisi terbatas terhadap Peraturan Menteri (Permen) No. 12/2020 yang membolehkan ekspor benih lobster. Setiap kebijakan guna mencapai poros maritim dunia harus mengutamakan masyarakat perikanan skala kecil.
Sebelumnya, Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono menilai pemerintah jangan sampai melupakan visi untuk mewujudkan poros maritim dunia, karena dalam kondisi apapun seperti pandemi Covid-19, Indonesia tetap selalu memiliki potensi yang besar dalam mencapainya.
Baca Juga
"Kalau mau bangkit, geopolitik, strategi dan ekonomi ini mampu menghasilkan yang namanya, kita masih ingat janji politik Pak Jokowi, yaitu poros maritim dunia," kata Riyono.
