Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Gelontorkan Rp121,73 Triliun untuk 12 BUMN, Ini Rinciannya!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dukungan pemerintah ini berupa kompensasi dana talangan, bantuan sosial, dana talangan modal kerja dan PMN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk menyalurkan Rp121,73 triliun bagi 12 perusahaan pelat merah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dukungan pemerintah melalui PEN ini berupa kompensasi dana talangan, bantuan sosial, dana talangan modal kerja dan PMN.

Secara rinci, kompensasi diberikan kepada PT PLN sebesar Rp38,25 triliun dan PT Pertamina Rp37,83 triliun. Kompensasi diberikan atas peniadaan kenaikan tarif listrik dan harga minyak.

Sementara itu, dukungan bansos diberikan kepada Perum Bulog senilai Rp10,50 triliun.

Dana talangan dengan total Rp19,65 triliun diberikan kepada Garuda Indonesia (Rp8.50 triliun), KAI (Rp3,50 triliun), PTPN (Rp4 triliun), Krakatau Steel (Rp3 triliun) dan Perumnas (Rp650 miliar).

Untuk PTPN dan Krakatau Steel, dana talangan akan dilakukan melalui penempatan dana pemerintah pada bank peserta.

Adapun, dana talangan untuk Garuda Indonesia, KAI dan Perumnas dilakukan melalui investasi nonpermanen pemerintah pada SMV Kemenkeu.

Lebih lanjut, BUMN yang mendapatkan PMN a.l. Hutama Karya (Rp7,50 triliun), BPUI (Rp6 triliun), PNM (Rp1,5 triliun), ITDC (Rp500 miliar).

Dengan demikian, total dukungan pemerintah kepada BUMN pada tahun ini telah mencapai Rp149,29 triliun.

"Sebanyak Rp104,38 triliun dilakukan above the line dan Rp44,92 triliun dilakukan below the line," ujar Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menegaskan pemilihan program dukungan pemerintah dalam PEN dilakukan dengan perhitungan matang.

Tidak semua BUMN harus disuntik PMN karena permasalahannya berbeda-beda.

Dia mencontohkan Hutama Karya yang harus diberikan PMN karena perusahaan terjun dalam proyek tol Sumatra yang sifatnya tidak komersial.

Sementara itu, ITDC juga harus melakukan pembangunan infrastruktur dasar di kompleks Mandalika.

Untuk KAI dan Garuda, lanjut Isa, pemerintah harus memberikan dana talangan karena keduanya mengalami penurunan penumpang selama masa pandemi.

"KAI sangat menurun penumpangnya, bahkan hampir tidak ada dan sempat diberhentikan layanan kereta jarak jauhnya," kata Isa.

Alhasil, perusahaan kehilangan pendapatan, tetapi kewajibannya masih ada. Di sisi lain, seperti KAI, masih harus menjaga lintasan kereta dan menjaga stasiun karena kereta barang tetap beroperasi.

"Esensinya [dana talangan ini] untuk memberikan modal kerja dengan bunga yang relatif murah dan tidak mahal sehingga bisa survive," tegas Isa.

Demikian pula untuk Krakatau Steel, dia mengungkapkan perusahaan memang telah menerima restrukturisasi kredit. Program tersebut sudah berjalan, tetapi perusahaan terdampak Covid-19 di tengah jalan.

"KS juga demandnya langsung merosot tidak ada order baru. Ini yang nanti kemudian harus didukung," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper