Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi virus Corona (Covid-19) berpotensi membawa perekonomian Indonesia menuju resesi. Hal ini bisa terjadi bila dalam dua kuartal, yakni kedua dan ketiga tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi negatif.
“Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Selasa (14/4/2020).
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa kuartal kedua adalah periode terberat tahun ini. Pandemi diperkirakan menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 0,3 persen, atau bahkan terkoreksi negatif 2,6 persen.
Namun pada kuartal ketiga, Menkeu berharap akan ada pemulihan ke angka 1,5 persen atau mungkin bisa lebih baik pada level 2,8 persen. Itu semua akan ditentukan oleh periode penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Esk Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memperkirakan bahwa pada kuartal keempat bila semua berjalan dengan lancar, perekonomian Indonesia akan berangsur pulih. “Dan momentum ini akan terus diakselerasi di tahun 2021,” katanya.
Dia menyampaikan bahwa indikasinya adalah rentang pertumbuhan ekonomi akan dapat dijaga pada level 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun depan.
Baca Juga
Namun, sekali lagi, proyeksi itu akan sangat tergantung dengan upaya bersama saat ini dalam mengendalikan penyebaran virus Corona.
Adapun pemulihan ekonomi juga akan menemui tantangan dari sisi angka pengangguran dan kemiskinan yang berpotensi naik selama pandemi. Menurut perhitungan Menkeu, dalam kondisi terburuk, akan ada tambahan 3,78 juta penduduk miskin dan 5,2 juta pengangguran.
Dia melanjutkan, dalam skenario yang cukup berat saja, angka kemiskinan akan bertambah 1,1 juta orang. Pada kondisi yang serupa angka pengangguran akan bertambah 2,9 juta orang.
Pemerintah dalam hal itu telah menyiapkan sejumlah strategi. Satu di antaranya adalah melalui kartu prakerja yang berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo mendapatkan kenaikan anggaran, dari semulai Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. “Itu bisa menyerap 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK,” katanya.
