Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berharap pendanaan untuk pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional sebisa mungkin tidak menerapkan skema dana talangan.
Badan usaha berharap agar ganti rugi lahan terdampak PSN bisa dilakukan langsung oleh Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sehingga konstruksi berjalan lebih cepat dan lancar.
Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Agus Setiawan mengungkapkan selama ini pembebasan lahan masih menggunakan dana talangan yang nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah.
Namun, pihaknya berharap ke depan dapat langsung dilakukan di awal. "[Jasa Marga] sedang mengupayakan dan sedang berkomunikasi dengan LMAN, agar pembebasan lahan Japek Selatan bisa langsung, kalau bisa, itu bagus banget,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.
Dia menyatakan saat ini yang lebih banyak terjadi, dari sisi penyediaan dana untuk pembebasan lahan pemerintah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan badan usaha sehingga badan usaha bersepakat dengan pemerintah untuk memberikan dulu dana talangan.
"Karena badan usaha ini kalau dari sisi bisnis ini akan lebih cepat, misalnya perlu dana langsung disiapkan, kalau pemerintah yang menyiapkan itu perlu tahapan," katanya.
Baca Juga
Sejauh ini, imbuhnya, dana yang ditalangi oleh badan usaha itu diganti oleh pemerintah melalui LMAN dan itu sudah berlangsung, jadi artinya memang dana talangan yang dikeluarkan oleh badan usaha sudah dilakukan sebagian pengembalian oleh LMAN.
"Kami juga sedang mendorong agar LMAN bisa langsung memberikan pembayaran biaya untuk pembebasan lahan secara langsung artinya tidak perlu ditalangin sehingga badan usaha tidak perlu emlakukan dana talangan," katanya.
Senada, SEVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Muhammad Fauzan mengatakan sejauh ini proyek jalan tol miliknya masih gunakan dana talangan.
Menurutnya, opsi pembayaran langsung oleh LMAN masih belum ada pembahasan lebih lanjut sehingga proses pembebasan lahan masih didominasi dana talangan.
Proses pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional oleh LMAN dinilai akan lebih fleksibel dengan terbentuknya dana jangka panjang.
Sebelumnya, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pendanaan pengadaan tanah bisa dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, pembayaran ganti kerugian mekanisme langsung yakni dana ganti rugi yang diberikan LMAN langsung kepada pihak yang berhak.
"Kemudian, pembayaran ganti rugi tanah PSN dilakukan melalui Badan Usaha Jalan Tol [BUJT] melalui mekanisme dana talangan," katanya.
Saat ini, sambungnya, pembayaran dana talangan memang lebih banyak dilakukan. Namun, untuk ruas tol Semarang-Demak, pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat terdampak proyek jalan tol itu dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
Rahayu menjelaskan bahwa upaya pembentukan dana jangka panjang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dalam pendanaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) guna meningkatkan fleksibilitas.
