Belum Optimalnya Sistem Logistik Picu Ketidakstabilan Harga Ikan

Belum optimalnya sistem logistik dianggap jadi biang keladi ketidakstabilan harga ikan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan. 
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  15:53 WIB
Belum Optimalnya Sistem Logistik Picu Ketidakstabilan Harga Ikan
Nelayan melakukan aktivitas di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Selasa (11/6/2019). - Bisnis/Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Belum optimalnya sistem logistik dianggap jadi biang keladi ketidakstabilan harga ikan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan. 

Menyitir data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober-November 2019, terjadi penurunan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 0,53% dari 114,28 pada Oktober menjadi 113,67% pada November. 

Penurunan ini antara lain dipicu oleh masuknya musim ikan cakalang dan lemuru sehingga hasil tangkapan dan produksi nelayan meningkat, namun harga jualnya rendah.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Moh. Abdi Suhufan menyebut bukan hanya domestik, harga cakalang di pasar internasional juga turun. Dia menerangkan dalam 2 bulan terakhir harga cakalang dunia turun sampai 40,98%. 

Harga acuan cakalang domestik seperti di Thailand tercatat senilai US$900/ton, terendah dalam 9 tahun terakhir. Padahal, pada Oktober 2017 cakalang di pasar Thailand pernah mencapai US$2.300/ton.

"Tekanan harga ikan saat ini terjadi karena pengaruh internal dan eksternal," kata Abdi, Senin (9/12/2019).

Dia menjelaskan sejauh ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak memiliki mitigasi yang cukup untuk menjaga stabilitas harga karena sistem logistik ikan belum berjalan optimal. "Ada rantai yang putus dari sistem tata niaga ikan sehingga pada musim ikan, harga jatuh dan pada musim paceklik, harga tinggi," ujarnya.

Abdi menuturkan sistem logistik termasuk sistem perdagangan ikan saat ini masih konvensional. Oleh karena itu, dia menyarankan KKP harus memberi penugasan kepada Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero) untuk menjajaki pelaksanaan sistem resi gudang untuk komoditas ikan. 

Adapun sistem resi gudang sudah berjalan pada komoditas rumput laut dan garam. 

KKP juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan unit pengolahan ikan (UPI) dengan dukungan sarana sistem rantai dingin yang sudah tersedia di lokasi-lokasi strategis. Lebih lanjut, siklus peningkatan produksi ikan pada musim tertentu telah menjadi rutinitas tahunan sehingga menurutnya, upaya mitigasi harga seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah. 

"Tidak ada pembacaan yang baik dari pemerintah atas fenomena anjloknya harga ikan ini sehingga terjadi secara berulang pada setiap tahun," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perikanan, logistik, nelayan

Editor : Lucky Leonard
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top