Bisnis.com, LONDON - Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia terpilih menjadi auditor eksternal International Maritim Organization (IMO) untuk periode 2020-2023, menyisihkan dua kandidat lain yaitu BPK dari Italia dan Inggris.
Pemilihan itu dilaksanakan dalam rangkaian Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris, pada Jumat (29/11/2019) waktu setempat. Agenda tersebut merupakan rangkaian Sidang Majelis IMO yang berlangsung sejak 25 November hingga 4 Desember 2019.
Nantinya, BPK RI akan menggantikan BPK asal Ghana yang menjadi auditor eksternal IMO periode sebelumnya.
Kemenangan BPK RI itu tidak diperoleh dengan mudah. Ketatnya persaingan dengan kandidat auditor lain mengharuskan peserta sidang melakukan dua kali voting untuk menentukan pemenang eksternal auditor.
"Kami punya pengalaman ekstensif dalam mengaudit sektor maritim, termasuk Kementerian Perhubungan, otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan perusahaan galangan kapal," ucap Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK, sesaat sebelum voting berlangsung, Jumat (29/11/2019).
Baca Juga
Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim mengungkapkan dalam voting pertama, Indonesia memperoleh 64 suara, disusul Italia 24 suara, dan Inggris 55 suara. Namun, hasil itu belum melewati ambang batas minimal kemenangan, yaitu 72 suara yang mencerminkan suara mayoritas peserta sidang.
Oleh karena itu, Majelis Sidang IMO menggelar voting kedua untuk memilih antara BPK Indonesia atau BPK Inggris. Hasilnya, BPK Indonesia memperoleh suara mayoritas atau 75 suara sedangkan Inggris memperoleh 64 suara.
"Ini jujur di luar dugaan kami. Saya berterima kasih untuk semua pihak yang berjibaku, terutama dari KBRI London yang dipimpin pak Rizal Sukma. BPK berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO,” ujar Agus.
Di level internasional, BPK punya pengalaman menjadi auditor eksternal di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
Pengajuan BPK sebagai Eksternal Auditor IMO ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas aktif Indonesia.
“Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni WMU dan IMLI,” ungkapnya.
Nantinya, BPK akan menempatkan sekitar 8 auditor profesional untuk mengcover IMO. Namun, auditor itu bekerja secara mobile sesuai periode laporan keuangan.
BPK ditopang oleh lebih dari 6.700 karyawan profesional yang memiliki kualifikasi auditor terserfifikasi, akuntan publik, fraud examiners, dan auditor sistem informasi. Setiap tahunnya, BPK mengaudit laporan keuangan 34 provinsi, 87 kementerian, dan lembaga negara, serta lebih dari 500 pemerintah kota/kabupaten.
