Ekspor via Wilayah Perbatasan: Jalur Logistik & Kawasan Industri Jadi Tantangan

Tersedianya jalur logistik yang memadai dan pembangunan kawasan industri yang berdekatan dengan daerah perbatasan dengan negara lain, menjadi pekerjaan rumah Indonesia dalam optimalisasi ekspor melalui daerah perbatasan.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 08 November 2019  |  12:28 WIB
Ekspor via Wilayah Perbatasan: Jalur Logistik & Kawasan Industri Jadi Tantangan
Sejumlah kendaraan roda empat dikemudikan warga melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Pos Lintas Batas Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (3/12 - 2015). Pemerintah mengerjakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di antaranya pelebaran jalan akses, dan pembangunan jalan pararel serta perbaikan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong guna mempelancar arus transportasi dan fungsi teknis lain sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki infrastruktur kawasan perbatasan yang lebih

Bisnis.com, JAKARTA - Tersedianya jalur logistik yang memadai dan pembangunan kawasan industri yang berdekatan dengan daerah perbatasan dengan negara lain, menjadi pekerjaan rumah Indonesia dalam optimalisasi ekspor melalui daerah perbatasan.

Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengatakan optimalisasi ekspor melalui jalur perbatasan harus menjadi fokus utama pemerintah selain membuka akses ke negara nonmitra dagang tradisional. Pasalnya, selama ini Indonesia masih cenderung mengandalkan rute pengiriman barang di jalur konvensional.

“Hanya saja kita punya kelemahan jalur logistik menuju daerah-daerah perbatasan yang belum mumpuni. Contohnya di daerah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea,” ujarnya ketika dihubungi oleh Bisnis.com, Kamis (7/11/2019).

 Belum mumpuninya jalur logistik ekspor yang dimaksudnya tidak hanya berupa jalur darat, melainkan jalur laut dan udara. Kondisi itu membuat banyak eksportir berpikir ulang untuk mengekspor produknya melalui jalur perbatasan lantaran harus membayar ongkos pengiriman yang lebih mahal.

Di sisi lain, Handito juga menilai desentralisasi kawasan industri juga harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pembangunan kawasan industri yang masih terpusat di Indonesia bagian barat, terutama Pulau Jawa, membuat ekspor melalui jalur perbatasan di kawasan Indonesia Bagian Timur kurang maksimal.

“Kalau kita bisa membangun dan menambah jumlah kawasan industri di Papua, Nusa Tenggara Timur atau Sulawesi, tentu hal itu akan membantu meningkatkan ekspor ke negara tetangga,” lanjutnya.

Pasalnya, menurutnya, negara tetangga Indonesia seperti Papua New Guinea, Timor Leste dan Filipina belum memiliki industri yang maju seperti RI. Alhasil, apabila Indonesia bisa membangun kawasan industri di daerah yang dekat dengan perbatasan, Indonesia bisa memasok kebutuhan negara tetangga yang belum bisa dicukupi oleh produsen domestiknya.

Dia memperkirakan produk ekspor yang dapat dioptimalkan ekspornya melalui jalur perbatasan adalah produk makanan dan minuman, sandang, dan barang kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, produk-produk tersebut relatif lebih mudah diserap oleh masyarakat negara tetangga di daerah perbatasan.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan persoalan ketersediaan jalur logistik yang mumpuni dan efisien, menuju daerah perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Untuk itu dia meminta pemerintah meningkatkan upayanya dalam membangunan daerah perbatasan, sebagai salah satu bentuk penambahan pintu ekspor produk RI.

“Kita juga harus menyiapkan digitalisasi prosedur ekspor yang selama ini belum dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk memudahkan proses sekaligus pelaporan dan pengawasan aktivitas perdagangan melalui jalur perbatasan,” katanya.

Dia mengatakan, selama ini Indonesia lebih banyak ketakutan terjadinya penyelundupan barang impor melalui daerah perbatasan. Hal itu membuat upaya perbaikan tata niaga perbatasan negara, lebih banyak didominasi oleh proses penertiban impor dibandingkan dengan  optimalisasi tata niaga untuk ekspor.

Selain itu, dia juga meminta adanya penguatan daya saing produk-produk ekspor Indonesia yang dilakukan melalui jalur perbatasan. Menurutnya, langkah tersebut dibutuhkan agar produk Indonesia lebih banyak diterima di negara tetangga.

“Produk kita banyak yang punya kemiripan dengan produk yang ada di negara tetangga. Maka dari itu, kita harus tingkatkan daya saingnya, supaya produk kita dipilih konsumen negara tetangga, terutama yang ada di daerah perbatasan,” jelasnya.

Dia mengatakan, pembangunan kawasan industri di daerah di dekat perbatasan dengan negara lain, akan membuat pilihan rute ekspor tidak hanya bergantung di jalur tradisional. Namun, menurutnya, pembangunan kawasan industri di daerah perbatasan juga harus disertai penyediaan pintu kepabeanan yang mumpuni.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Dody Edward mengakui, pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional .

Dia mengatakan, ketersediaan infrastruktur yang memadai, sinkronisasi regulasi, dan pemilihan daerah perbatasan yang sudah siap ekspor menjadi salah satu langkah strategis yang disiapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di daerah perbatasan, pembukaan kawasan ekonomi khusus (KEK), dan pembangunan trayek tol laut untuk melakukan optimalisasi ekspor melalui perbatasan.

“Kami juga berupaya mengoptimalkan ekspor melalui perbatasan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun regulasi perdagangan ekspor dan impor untuk tujuh kawasan PLBN, yaitu Provinsi Kalimantan Barat (Entikong, Badau, dan Aruk), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamassin, dan Wini), serta di Provinsi Papua (Skouw).

Namun demikian, dia mengakui, ketersediaan jalur logistik yang mumpuni menuju daerah perbatasan, masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintah. Untuk itu, menurutnya, pemerintah akan meningkatkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini mengatakan, salah satu optimalisasi ekspor melalui daerah perbatasan telah ditempuh pemerintah dengan merevisi pakta kerja sama Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia.

“Perundingan revisi BTA Indonesia-Malaysia sudah berlangsung sejak tahun lalu. Harapan kami segera selesai dalam waktu dekat supaya perdagangan di perbatasan kedua negara bisa ditingkatkan,” katanya.

Terpisah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto optimistis ekspor nonmigas pada tahun depan dapat tumbuh lebih dari 8% secara tahunan.  Pasalnya, menurutnya, Indonesia telah berhasil menyelesaikan sejumlah pakta kerja sama dagang internasional pada tahun ini.

“Tahun depan akan ada beberapa kerja sama dagang internasional yang juga akan kami selesaikan. Tentu hal itu akan menambah kontribusi ekspor bagi negara kita,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
wilayah perbatasan

Editor : Wike Dita Herlinda
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top