Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik Indonesia meminta Budi Karya Sumadi yang akan menjadi Menteri Perhubungan di periode kedua, harus memperbaiki kebijakan yang merepotkan urusan logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, untuk periode kedua sebagai Menhub seharusnya Budi Karya Sumadi bisa jauh lebih baik dari periode pertama.
"Banyak masalah-masalah logistik di Indonesia bersumber dari kebijakan-kebijakan dari Kemenhub yang membingungkan pelaku usaha logistik," terangnya kepada Bisnis.com, Selasa (22/10/2019).
Menurutnya, Kementerian Perhubungan harus fokus pada pembenahan regulasi untuk membuat logistik Indonesia menjadi andal dan efisien.
Pelaksanaan program Kemenhub seperti Tol Laut yang tidak berjalan baik pada periode pertama perlu pendekatan yang lebih inovatif agar bisa berjalan lebih efektif. "Kemenhub harus menjadi solusi dari permasalahan logistik bukan malah jadi hambatan," paparnya.
Rencananya, anggaran subsidi program Tol Laut 2020 sebesar Rp452.5 miliar atau naik dua kali lipat dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp222.08 milar.
Baca Juga
Trayek Tol Laut tahun depan juga bertambah menjadi 21 trayek, dengan 21 kapal baik di BUMN atau swasta. Dari 21 trayek Tol Laut dibagi menjadi 12 trayek penugasan melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebanyak enam trayek dan PT ASDP Indonesia Ferry dua trayek serta PT Djakarta Llyod sebanyak empat trayek. Selebihnya ada tujuh trayek Tol Laut yang dilelang ke operator swasta nasional.
