Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah keuntungan dapat diperoleh pihak swasta yang tertarik berinvestasi di sektor bandar udara dengan pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Partner Transaction Advisory Services Ernst & Young Indonesia Sahala Situmorang menuturkan kesempatan pihak swasta berinvestasi pada sektor bandar udara yang terbuka lebar wajib dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini utamanya karena pemerintah Indonesia juga tengah gencar meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama dengan lembaga swasta.
Menurut Sahala, ada sejumlah dampak positif yang dapat dinikmati pihak swasta bila memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah melalui skema KPBU. Salah satunya adalah diversifikasi pemasukan yang didapat. Pihak swasta akan mendapatkan dua jenis pendapatan, yakni sektor aeronautical dan non-aeronautikal.
Sektor aeronautikal merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional utama bandar udara, seperti biaya pelayanan penumpang, pendaratan pesawat, dan lainnya. Sementara itu, pemasukan dari sektor non-aeronautikal mencakup hal-hal yang tidak bersinggungan langsung dengan dunia penerbangan seperti penyewaan perkantoran di sekitar bandara, perparkiran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan sebagainya.
“Ini akan membuat konsorsium-konsorsium yang tertarik dapat mengatur profit sharing dengan lebih tertib,” kata Sahala saat ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, pada Senin (7/10/2019).
Keuntungan lain yang berpotensi didapat ialah return of investment yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Banyaknya faktor-faktor terkait dalam KPBU di bidang ini membuat risiko investasi pada sektor bandar udara cukup tinggi.
Kendati demikian, Sahala mengatakan risiko tinggi turut diikuti dengan return of investment yang tak kalah tinggi. Hal tersebut salah satunya adalah karena sumber pendapatan yang variatif.
Beragamnya sumber pendapatan di sektor bisnis ini juga akan membawa dampak positif lainnya. Pihak swasta dapat memiliki manajemen aliran dana yang fleksibel serta dapat memperhitungkan mitigasi risiko yang mungkin akan muncul dengan lebih rinci.
Selain itu, investor saat ini juga dinilai telah memiliki instrumen-instrumen yang mumpuni untuk menggabungkan seluruh sektor pendapatan. Hal ini akan membuat pihak swasta memiliki model bisnis yang jelas serta pertimbangan risiko transaksi.
Meski memiliki sejumlah potensi keuntungan, ia juga mengingatkan bahwa skema ini baru pertama kali diterapkan sejak awal proyek pembangunan infrastruktur, dalam hal ini bandar udara (greenfield project). Hal ini dapat mengganggu proses berjalannya KPBU.
Selain itu, Sahala menyarankan pemerintah untuk memiliki mekanisme pembayaran yang jelas sebelum proses ini berlangsung. Tujuan kebijakan ini adalah agar instansi terkait dapat membantu pihak swasta selama masa konsesi KPBU pada sektor yang dibutuhkan.
“Sebagai pihak swasta, pasti yang mereka lihat adalah return-nya seperti apa. Oleh karena itu, kejelasan skema pembayaran menjadi sangat penting,” tambah Sahala.
Ke depannya, pemerintah juga harus mempu membangun harmoni antara kebijakan Open Skies Framework yang dimiliki Asean dan juga upaya pengurangan pembatasan masuk maskapai–maskapai di Indonesia. Hal tersebut berpotensi meningkatkan nilai dari sektor penerbangan negara.
“Kuncinya adalah pembuatan regulasi yang jelas dan di saat bersamaan juga harus atraktif di mata investor atau pihak swasta,” pungkasnya.
