Bisnis.com, JAKARTA — Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyebut impor daging sapi dari Brasil sebanyak 30.000 ton masih belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat lantaran belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian.
Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi teknis (rekomtek) dari Kementan.
“Masih menunggu rekomtek, jadi masih belum keluar nama-nama perusahaannya,” katanya ketika ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Senin (2/9/2019).
Bachtiar menjelaskan, setelah rekomtek dirilis oleh Kementan pihaknya baru akan mengetahui perusahaan mana yang kemudian akan mengikuti proses lelang sebagai eksportir daging sapi dari Brasil.
Proses lelang tersebut menurutnya tidak jauh berbeda dengan proses lelang daging kerbau dari India yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Bachtiar menjamin perusahaan yang akan mengikuti proses lelang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan status halal dan keamanan dari penyakit ternak.
“Ada surat izinnya semua pasti, baik sertifikat internasional, diperiksa lewat karantina, dan pastinya ada surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan status halal, tidak memenuhi syarat tidak mungkin kita ambil,” ujarnya.
Dengan demikian, menurut Bachtiar masyarakat tak perlu khawatir terhadap kualitas daging sapi dari Brasil ke Tanah Air. Dia menjamin, daging tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat, tak terkecuali umat muslim.
Sebelumnya, muncul kekhawatiran dari masyarakat lantaran Brasil tak termasuk dalam negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).
Sebanyak 25 wilayah di Brasil diketahui tidak termasuk dalam wilayah bebas PMK dengan vaksin menurut Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (Organization for Animal Health/OIE).
Bulog merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan mandat untuk mengimpor daging sapi dari Brazil.
Bulog mendapatkan alokasi impor sebanyak 30.000 ton sedangkan sisanya sebanyak masing-masing 10.000 ton diberikan kepada PT Berdikari (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
