Bisnis.com, JAKARTA Komisi VII DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas mempertanggungjawabkan program metode tahap lanjut untuk memperoleh minyak atau enhanced oil recovery (EOR).
EOR adalah metode perolehan minyak tahap lanjut dengan cara menambahkan energi berupa dari material atau fluida khusus yang tidak terdapat dalam reservoir minyak.
Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir mempertanyakan kinerja SKK Migas mengawal produksi minyak dan gas nasional, terutama terkait kelanjutan program EOR. Menurutnya, anggaran pemerintah yang sudah dicairkan untuk melakukan EOR seharusnya sudah termanifestasi menjadi angka produksi migas.
"Kalau mengadakan [program] dengan teknologi pasti ada dong peningkatan [produksinya]," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, Rabu (28/8/2019).
Merasa tidak puas dengan penjelasan pemerintah, Nasir pun berharap produksi dapat didorong hingga 800.000 barel per hari (bph). Dia menjelaskan dalam tiga kali kunjungan ke Blok Rokan, belum ada kemajuan dari program EOR.
Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika meminta kepastian pemerintah tentang dampak EOR untuk menopang produksi migas nasional.
"Pengalaman saya, EOR ini bisa sampai 10 tahun [sampai produksi]. Kalau investasi sekarang, keluarnya kapan?," ujarnya.
Namun, pihaknya memaklumi dengan asumsi yang disampaikan pemerintah terkait target lifting minyak nasional. Menurutnya, sebaiknya target ditetapkan realistis sesuai perencanaan dan anggaran yang ada.
