Ini Sejumlah Rekomendasi dalam Blue Paper 15

Kedua Blue Paper ini nantinya akan digabung dengan belasan blue paper lainnya untuk disinkronkan menjadi satu blue paper utuh yang berisi rekomendasi atau petunjuk bagai pemanfaatan sumber daya laut dunia sebagai salah sumber daya perekonomian berkelanjutan.
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 24 Juli 2019  |  01:41 WIB
Ini Sejumlah Rekomendasi dalam Blue Paper 15
Petugas menangkap kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Selat Malaka, Selasa (18/6/2019) - dok. KKP

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia telah hampir merampungkan penyusunan dua kategori blue paper yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Blue Paper (BP) 15 terkait illegal unreported unregulated (IUU) fishing dan Blue Paper 15 terkait fisheries related crime atau kejahatan terkait sektor perikanan.

Kedua Blue Paper ini nantinya akan digabung dengan belasan blue paper lainnya untuk disinkronkan menjadi satu blue paper utuh yang berisi rekomendasi atau petunjuk bagai pemanfaatan sumber daya laut dunia sebagai salah sumber daya perekonomian berkelanjutan.

Adapun rekomendasi dalam blue paper 15 mencakup 5 poin antaral lain:

Tata Kelola Laut Dunia

Rekomendasi

  • Perkuatan tata kelola laut lepas
  • Evaluasi rencanan nasional dan regional dalam memerangi (IUU) fishing.
  • Peningatan transparansi global melalui peningkatan pengumpulan informasi dalam Catatan Global FAO (Food and Agriculture Association) terkait kapal penangkap ikan, membuka data vehicle monitoring system (VMS) dan lainnya.

Bendera Negara

Rekomendasi

  • Perketatan kebijakan pandftaran kapal
  • Due diligence untuk pemegang izin baru
  • Validasi digital untuk sertifikat penangkapan oleh negara bendera kapal.
  • Kerangka hukum kuat yang mengatur pemantauan, kontrol, dan pengawasan (MCS), penegakan, serta sanksi

Negara Pantai

Rekomendasi

  • Perkuatan penegakan
  • Meningkatkan kerja sama internasional
  • Memiliki pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan domestik yang memadai, didukung oleh undang-undang ang ditegakkan dengan baik dann benar

Negara (pemilik) Pelabuhan

Rekomendasi

  • Mengimplementasikan Port State of Measures Agreement (PSMA) atau kerja sama pengawasan pelabuhuan

Negara pasar

Rekomendasi

  • Adanya aturan di negara pasar produk kelautan dan perikanan terkait IUU Fishing
  • Digitalisasi dokumen data tangkapan untuk mendorong program pertukaran data global

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kkp, kementerian kelautan dan perikanan

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top