Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berisiko terkena tarif impor lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengingat keikutsertaannya sebagai anggota BRICS.
Sebagai informasi, BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.
Dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025), AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya mulai Agustus 2025 mendatang.
Selain itu, produk yang dialihkan (transshipped) untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif sesuai dengan kategori tertingginya," demikian kutipan surat tersebut.
Trump menyebut, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.
Namun, besaran tarif tersebut berpotensi meningkat seiring dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS
Baca Juga
Sebelum menyurati Prabowo, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS
“Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg.
Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan.
Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral.
Meski demikian, sumber Gedung Putih menyatakan pemerintahan Trump belum akan langsung memberlakukan tarif tambahan terhadap BRICS tersebut, namun siap melakukannya jika negara-negara tersebut mengambil kebijakan yang dinilai "anti-Amerika".
“Garis sudah ditarik. Jika ada keputusan kebijakan yang dinilai anti-Amerika, maka tarif akan diberlakukan,” kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada publik.
Hingga saat ini, belum ada perintah eksekutif yang diterbitkan oleh Gedung Putih.
Sebelumnya, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah mengatakan stabilitas kawasan Asia Tenggara akan terdampak negatif jika Trump merealisasikan ancaman-ancaman tarifnya.
Dia menjelaskan, guncangan akan terjadi pada negara-negara anggota Asean. Teuku menuturkan, pengenaan tarif yang berbeda-beda pada masing-masing negara akan berdampak pada solidaritas negara Asia Tenggara.
"Hal ini karena mereka akan terpecah kedalam kelompok yang diuntungkan dan yang dirugikan," jelasnya.
Selain itu, kebijakan tarif Trump juga akan berdampak pada menurunnya daya saing para anggota Asean baik di dalam maupun luar kawasan. Hal ini juga akan menghambat serta kemampuan Asean mencapai semua sasaran dalam ASEAN Economic Community (AEC).
