Sri Mulyani Teken PMK tentang Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, Ini Isinya!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengubah PMK No. 21/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 15 Juli 2019  |  15:43 WIB
Sri Mulyani Teken PMK tentang Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, Ini Isinya!
Ilustrasi- Kanal Cikarang-Bekasi Laut (CBL) yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. - Bisnis/industry.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengubah PMK No. 21/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Dalam PMK No. 100/2019 yang merupakan perubahan kedua atas PMK No. 21/2017 tersebut, disebutkan bahwa PMK No. 100/2019 ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden (Perpres) No. 102/2016 dan mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah bagi PSN atas penggunaan alokasi dana yang lebih fleksibel.

Melalui PMK No. 100/2019, Pasal 8 ayat 1 huruf e yang merupakan kewenangan Kemenkeu yang secara fungsional dilaksanakan oleh LMAN untuk memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil pengadaan tanah dicabut.

Selanjutnya, Pasal 56 hingga Pasal 59 yang mengatur mengenai aset hasil pengadaan tanah yang digunakan untuk pelaksanaan PSN oleh kementerian dan lembaga juga dicabut.

Lebih lanjut, ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 61A di mana status aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan penggunaanya kepada kementerian atau lembaga dalam rangka melaksanakan PSN.

Penetapan status aset hasil pengadaan tanah kepada kementerian dan lembaga diajukan berdasarkan pada inisiatif LMAN, usulan kementerian lembaga kepada LMAN, atau kebijakan pengelola barang.

Dengan ini, melalui Pasal 78A juga disebutkan bahwa seluruh aset hasil pengadaan tanah yang telah mendapatkan persetujuan sementara ditetapkan penggunaannya oleh pengelola barang berdasarkan PMK No. 100/2019.

Adapun persetujuan sementara atas aset hasil pengadaaan tanah yang telah mendapatkan status penggunaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
LMAN, proyek strategis nasional (PSN)

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top