Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat ekonomi menilai defisit migas bisa diatasi dengan program tepat sasaran dari sisi demand dan supply.
Imaduddin Abdullah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa penurunan impor migas periode Januari-Mei 2019 merupakan dampak dari program B20 maupun penyerapan lifting jatah KKKS.
Dia menilai meski kedua kebijakan tersebut harus dilakukan, perlu kebijakan yang lebih komprehensif untuk menekan defisit migas pada masa yang akan datang.
"Program-program lainnya yang perlu diterapkan untuk menekan defisit migas bisa dalam dua sisi yakni sisi demand maupun sisi suplai," ungkap Imaduddin kepada Bisnis.com, Minggu (14/7/2019).
Dari sisi demand, dia mengungkapkan bahwa fokusnya adalah mengurangi ketergantungan pada konsumsi migas. Dia menyebut kewajiban B20 merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi ketergantungan karena mendorong shifting penggunaan migas.
Selain itu, ketergantungan konsumsi juga bisa didorong melalui mobil listrik dan kendaraan berbasis biofuel terutama untuk kendaraan yang digunakan untuk PSO.
Baca Juga
"Selain itu, mengurangi pembangkit listrik berbasis diesel," sambungnya.
Sementara itu, dari sisi suplai kata Imaduddin, program yang bisa dilakukan adalah membangun kilang pengolahan migas di dalam negeri. Selain itu juga meningkatkan produksi sumber energi non-fosil.
Terkait dengan surplus neraca perdagangan, dia menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut akan membantu mengerem defisit neraca perdagangan.
Meski demikian, dia memprediksi kebijakan itu tidak akan signifikan selama industri dalam negeri belum kompetitif untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi untuk ekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri.
"Hal ini karena porsi impor migas hanya sekitar 12%. Jauh di bawah impor lainnya maupun porsi ekspor non-migas yang mencapai 92% dari total ekspor," pungkasnya.
