Bisnis.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementeriannya mendorong pengembang swasta untuk berperan aktif melakukan pembangunan kawasan mixed-use (permukiman, jasa, dan komersial) yang diintegrasikan dengan simpul transportasi publik atau Transit Orainted Developement (TOD).
Menurutnya, TOD menjadi salah satu solusi utama terhadap isu penyediaan perumahan dan kemacetan di kota besar. Konsep TOD juga sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kawasan dan kota [urban development] sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan,” ujarnya belum lama ini.
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana menuturkan, hingga saat ini pembangunan TOD baru dilakukan melalui skema sinergi BUMN, seperti antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Namun, menurutnya tidak menutup kemungkinan pihak pengembang swasta untuk turut berperan dalam pembangunan hunian terintegrasi simpul transportasi publik ini.
Peluang pembangunan hunian berkonsep TOD, kata Danang, sangat besar. PUPR akan mendorong pihak pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut karena jaringan transportasi perkotaan akan terus berkembang dan semakin terintegrasi satu sama lain.
Baca Juga
“Pemerintah dalam hal ini berfungsi untuk memfasilitasi. Contoh Kementerian PUPR punya lahan di lokasi strategis yakni di Pasar Jumat, Lebak Bulus tepat di inner circle stasiun MRT Lebak Bulus,” tutur Dadang dalam acara Diskusi Hunian Terintegrasi Untuk Milenial.
Menurut Dadang, Kebutuhan simpul transportasi Jabodetabek sangat tinggi. Cepat atau lambat lanjutnya, sistem transportasi jaringan bawah tanah maupun Light Rail Transit (LRT) semakin lengkap sehingga semakin membuka peluang untuk para pengembang membangun hunian berbasis transit untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan.
