Bisnis.com,JAKARTA - Kalangan swasta menilai investasi sektor transportasi untuk wilayah Jabodetabek masih akan menarik meskipun pemerintah mewacanakan pemindahan Ibu Kota.
CEO Toll Road Business Group Astra Infra Kris Ade Sudiyono mengatakan, dalam wacana pemindahan Ibu Kota, yang akan dipindahkan adalah pusat pemerintahan saja, sedangkan pusat bisnis masih akan berada di Jakarta.
“Belum tentu setelah Ibu Kota pindah, maka investasinya jadi tak menarik. Kita tunggu waktu saja, dan kita lihat dulu perkembangannya seperti apa,” kata Kris di sela-sela acara dikusi panel dengan tema Menyoal Masa Depan Sistem Pengelolaan Transportasi Jabodetabek yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, Kamis (2/5/2019).
Dia menuturkan, ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan pebisnis sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi. Menurutnya, sektor transportasi di Jakarta dan kota-kota sekitarnya masih membutuhkan pengembangan. Dengan demikian, investasi di sektor tersebut dianggap masih akan cukup menarik.
Hal senada juga diutarakan Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa yang menganggap bahwa investasi sektor transportasi di Jabodetabek masih sangat menjanjikan meski diprediksi ada penurunan pengguna transportasi publik akibat pemindahan Ibu kota.
Putu mengungkapkan bahwa saat ini permintaan untuk kebutuhan bus Transjakarta dan bus Transjabodetabek masih sangat tinggi. Padahal, dari total 2.000 bus Transjakarta yang beroperasi, ada sekitar 500 bus milik PPD.
Selain itu, PPD juga memiliki sekitar 200 bus di Transjabodetabek. Untuk memenuhi tingginya permintaan, rencananya perusahaan berpelat merah itu akan mendatangkan bus baru.
“Seperti dibilang Kepala BPJT, transportasi tidak mengenal wilayah, sepanjang pemangku kepentingan juga melihatnya seperti itu, maka saya rasa bisnis transportasi masih menguntungkan,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Transpostasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan bahwa jika direalisasikan, upaya pemindahan Ibu Kota dianggap tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penurunan kemacetan di Jakarta.
"Saya sudah menghitung misalnya pusat pemerintahan pindah dari Jakarta, kita hitung kira-kira mempunyai dampak pengurangan, berarti jumlah pegawai negeri pindah ke luar, itu kira-kira hanya 10%," katanya.
