Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dianggap masih belum memperhatikan kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja yang sesuai kondisi saat ini. Hal itu dianggap menjadi sebab lambannya laju penurunan angka pengangguran beberapa tahun terakhir.
Pendapat itu dikemukakan lembaga Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Berdasarkan data yang dihimpun INDEF, laju penurunan jumlah penganggur di Indonesia berjalan lamban sejak 2012.
Pada 2018, angka pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 7.000.691 orang atau 5,34% dari jumlah angkatan kerja. Jumlah itu menurun tipis dibanding tingkat pengangguran terbuka pada 2017 sebesar 7.040.323 orang atau 5,5% dari total angkatan kerja.
Jumlah pengangguran pada 2017 juga hanya menurun sedikit dibandingkan angka 2016 yang sebanyak 7.031.775 orang, atau 5,61% dari total angkatan. Hal yang sama berturut-turut bisa ditemukan jika menelusuri tingkat pengangguran selama 6 tahun terakhir.
Lambannya laju penurunan jumlah pengangguran diikuti dengan selalu bertambahnya jumlah angkatan kerja berlatar belakang pendidikan SMK dan Perguruan Tinggi (PT) yang menganggur. Kenaikan penganggur lulusan SMK dan PT terus naik sepanjang 2012-2018.
Baca Juga
Berdasarkan catatan INDEF, jumlah penganggur lulusan SMK naik dari kisaran 1 juta orang pada 2012 menjadi sekitar 1,7 juta orang pada 2018. Sementara itu, penganggur lulusan PT meningkat dari sekitar 400.000 orang menjadi 700.000 orang.
Kenaikan itu merupakan anomali jika dibandingkan dengan tingkat angkatan kerja menganggur berdasarkan latar belakang pendidikan lain. Jumlah penganggur lulusan SD, SMP, dan SMA cenderung turun pada periode yang sama.
“Inilah problem utamanya, yang terampil dan terdidik naik [tingkat penganggurannya]. Ini mungkin banyak masalahnya,” ujar peneliti INDEF Eko Listiyanto, Kamis (14/3/2019).
Penganggur Terdidik dan Terampil Meningkat
Kenaikan jumlah penganggur lulusan SMK dan PT dianggap sebagai buah dari belum terbentuknya keserasian antara sisi suplai dan permintaan tenaga kerja di Indonesia.
Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menduga setidaknya ada dua sebab utama naiknya penganggur terdidik dan terampil. Pertama, bisa jadi para lulusan PT terlalu memilih pekerjaan yang hendak dijalani selepas dunia pendidikan lantaran gengsi.
Kedua, ada kemungkinan kemampuan atau skill yang dimiliki lulusan SMK dan PT tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini diharapkan bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah.
“Ini menunjukkan bahwa semakin besar tantangannya. Mulai dari kecocokan skill yang diperoleh, permintaan dunia kerja, nah ini link and match-nya belum terbangun. Banyak mungkin institusi pendidikan masih menggunakan kurikulum yang mungkin nanti tak lagi digunakan industri,” tuturnya.
INDEF juga memandang kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah belum banyak membantu penyerapan tenaga kerja. Data yang dimiliki INDEF menunjukkan dari total penganggur sebanyak lebih dari 7 juta orang pada 2018, ada 1,18 juta orang yang pernah mendapatkan pelatihan kerja di BLK.
.jpg)
Siswa melakukan praktik program teknik kelistrikan di Sekolah Menengah Kejuruan ORA et LABORA, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (18/10/2018)./Bisnis-Abdulah Azzam
Tetapi, 1,18 juta orang itu tetap menganggur meski sudah mendapat pelatihan. Fakta itu dianggap membuktikan tidak adanya keserasian antara sisi pasokan dan permintaan tenaga kerja di Indonesia.
“Mengonfirmasi anggapan bahwa kita terlalu bermain di supply side, bukan demand side. Ini mungkin banyak masalahnya. Bisa saja karena waktu pelatihan [di BLK] terbatas atau pelatihannya sudah tak relevan,” ungkap Eko.
Rendahnya tingkat pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia juga turut disorot sebagai salah satu sebab tidak terserapnya tenaga kerja lulusan SMK dan PT. INDEF menyebutkan pertumbuhan industri pengolahan pada kuartal IV/2018 hanya 4,25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
“Laju industri pengolahan tak mampu mengimbangi relatif tingginya porsi pengangguran lulusan SMK dan universitas. Apabila kita membayangkan pendidikan vokasi yang ideal, itu kan salah satunya di Jerman. Sebagai negara industri, di sana industrinya tumbuh sehingga lulusan SMK-nya selalu diserap. Sementara itu, di Indonesia industrinya tidak tumbuh-tumbuh,” tambahnya.
Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyatakan selama ini, dunia usaha di Indonesia sudah terbiasa bergerak sendiri menyiapkan tenaga kerja siap pakai tanpa melibatkan pemerintah. Kebiasaan itu saat ini perlahan mulai diubah.
Dia menyebutkan saat ini, pemerintah sudah mulai melibatkan sejumlah asosiasi pengusaha untuk merencanakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) siap kerja. Namun, proses perubahan itu diakui tidak mudah dilakukan.
“Kemampuan kita untuk melihat perubahan teknologi dan skill tenaga kerja yang dibutuhkan untuk masa depan juga terbatas. Kemudian, kerja sama Academician, Business, and Government (ABG) belum terlalu efektif. Ekosistem dan kelembagaan kita masih tertinggal, terutama dalam pembiayaan pelatihan tenaga kerja yang non APBN,” jelas Bob kepada Bisnis, Jumat (15/3).
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kanan) menyerahkan secara simbolis seribu sertifikat kelulusan kepada perwakilan siswa Balai Latihan Kerja (BLK) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10/2018)./JIBI-Paulus Tandi Bone
Untuk mengatasi persoalan bottleneck penyerapan tenaga kerja, Apindo menyarankan agar pemerintah lebih aktif membangun kerja sama ABG di setiap sektor strategis. Kerja sama yang masif di sejumlah sektor dipercaya bisa mentransformasi industri yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Pendapat lain dikemukakan Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Mercy Simorangkir. Dia menilai saat ini, kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan di bidang digital belum sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja di sektor itu.
Aftech mengungkapkan gap jumlah tenaga kerja di sektor financial technology (fintech) paling banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga data analis, back-end programming, user experience design, dan manajemen risiko.
“Jumlah kebutuhan tenaga kerja terampil di industri fintech berkembang pesat. Kebutuhannya bersifat saat ini dan membutuhkan solusi jangka pendek,” tukas Mercy kepada Bisnis.
Tanggapan mengenai masalah ini pun diberikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenristekdikti Ainun Na’im mengaku kementeriannya sudah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja.
“Kemenristekdikti membuat Kebijakan tentang Revitalisasi Politeknik dan Multi Entry Multi Exit (MEME),” ucapnya.
Sejak beberapa tahun terakhir, diklaim ada puluhan politeknik atau sekolah vokasi yang direvitalisasi pemerintah. Langkah itu membuat lulusan politeknik wajib memiliki sertifikat kompetensi selain ijazah agar bisa lulus.
Program MEME juga memungkinkan mahasiswa politeknik bekerja sebelum selesai menempuh pendidikan hingga mendapat gelar Diploma IV. Nantinya, mahasiswa yang bekerja bisa kembali melanjutkan pendidikan di politeknik sesuai jenjang terakhir yang ditempuhnya.
“Kurikulumnya juga diubah, kemudian ada partnership antara perguruan tinggi dengan industri,” imbuh Ainun.
Model mencoba aplikasi pembayaran yang menggunakan teknologi PaybyQR usai peluncurannya di Jakarta, Selasa (19/9/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Selain itu, Kemenristekdikti menuntut semua politeknik untuk mulai mengubah kurikulum agar sesuai dengan revolusi industri 4.0. Kebijakan-kebijakan itu dipercaya bisa perlahan menjawab persoalan bottleneck di sisi suplai dan permintaan tenaga kerja.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ihwal upaya yang sudah dilakukan mereka untuk mengatasi persoalan penyerapan angkatan kerja. Namun, berdasarkan penelusuran Bisnis, sepanjang 2015-2019 dana yang dialokasikan Kemenaker untuk program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja masih naik turun.
Pada 2018, anggaran yang disiapkan adalah Rp2,05 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran 2017 yang sebesar Rp1,56 triliun, Rp885,5 miliar pada 2016, dan Rp1,12 triliun pada 2015.
