Bisnis.com, JAKARTA--Isu pemisahan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menjadi isu pelik dalam ide dan strategi para dua Pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo, Sandiaga Uno.
Menurut Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati Group, Asmat Amin mengatakan bahwa pemerintah masih kurang fokus terhadap proyeknya hal itu menjadi alasan mengapa rusunami tidak berjalan lancar.
“Pemerintah ini harus melihat dari segi MBR nya mana yang perlu dirubah mana yang perlu diperbaiki ini banyak sekali masalah yang harus diatasi. tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemerintah atas usahanya untuk fokus terhadap perumahan rakyat hingga saat ini,” ujarnya Selasa (5/3/2019).
Menurutnya, MBR plus untuk mencakup para milenial yang berpenghasilan diatas empat juta adalah sebuah trobosan yang lumayan bagus apabila bisa terlaksana.
Namun, menurutnya mau tidak mau developer memiliki keterbatasan dari harga beli lahan, karena lahan yang ada di dekat kota memiliki harga yang lebih mahal.
“Mungkin itu yang bisa kita jual, jika trobosan dua MBR plus bisa jalan saya rasa itu akan lebih dahsyat pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa PUPR perlu dipisah, pasalnya kedua kementerian ini memiliki cakupan konsentrasi yang berbeda.
“Sudah jelas bahwa selama ini perumahan perumahan digembor-gembrokan, namun faktanya perumahan menjadi nomor urut kesekian. tergabungnya PUPR dengan PU bisa dikatankan perumahan adalah anak terkecil daripada tujuan dari PUPR. menurut pandangan saya roh dari PU dan PR itu sangat berbeda,” ujarnya.
Perumahan sudah sangat mencakup hal-hal kemanusiaan, tempat tinggal, sedangkan PU itu kapanpun bisa diubah, bisa kapanpun dihentikan. tetapi perumahan tidak bisa.
Menurutnya, tampaknya perumahan rakyat kini sudah menjadi anak tiri. Termasuk target pada 2019 akan diturunkan, jika diturunkan bisa dikatakan jika target tercapai. Namun menurutnya hal ini kurang bijak. karena perumahan merupakan hajat hidup manusia yang seharusnya menjadi lebih diperhatikan bukan dikurangi.
“Saya setuju adanya kementrian perumahan rakyat. Masalah sosial berbeda dengan maslah infrastruktur. hubungan antar stakeholder itu juga jauh dari infrastruktur terkait dengan perbankan dan LSM-LSM, di lapangan ada pertanahan, dan marketing,” ujarnya.
