Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini masih menempel dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam PUPR dinilai membuat pemerintah tidak fokus dalam menangani sektor perumahan rakyat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara dalam Rembuk Nasional bertajuk ‘Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024’.
Berbeda dengan kubu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang ingin melanjutkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jika pasangan calon 01 terpilih, dan akan menambah fokus kinerja perumahan rakyat dengan menambah target pembangunan perumahan hingga 5 juta unit, pihak Prabowo – Sandi menyebut akan membuat Kementerian Perumahan Rakyat agar bisa berdiri sendiri.
“Kementerian PUPR saat ini sudah melaksanakan tupoksinya, hanya sektor perumahan rakyat memang tidak boleh ditangani secara tidak fokus, harus lebih fokus. Untuk itu kesimpulan dari tim kami bahwa Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali kalau Prabowo Sandi nanti memimpin,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Kata Suhendra, Kementerian Perumahan Rakyat tidak bisa digabungkan dengan Pekerjaan Umum karena antara pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah dua hal yang berbeda, tapi saling terkait.
“Jadi ke depan adalah untuk bagaimana menata kawasan, sesuai dengan UU tentang Tata Ruang nomor 26/2007, yang mana tata ruang menjadi pemimpin agar zonasi tata ruang ini tidak terlanggar,” lanjutnya.
Baca Juga
Adapun menurut Suhendra, bergabungnya Kementerian PR dengan PU adalah ‘kiamat kecil’ bagi sektor perumahan rakyat. Risetnya menyebutkan bahwa persoalan backlog pada 2000 mencapai 4,3 juta unit kemudian pertumbuhan backlog tiap tahunnya mencapai 1 juta unit.
“Nanti 2020 diprediksi backlog bisa mencapai 20 juta rumah, kalau penanganannya tidak fokus, ini tidak akan teratasi,” tegasnya.
