Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berpotensi mengalami kerugian akibat sebanyak 1,65 juta ton cadangan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog harus segera didisposal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP menyebutkan pada Pasal 3 bahwa CBP harus dilakukan apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Batas waktu simpan terhitung mulai CBP disimpan di gudang yang dikuasai Perum Bulog. Adapun Permentan tersebut mulai aktif pada Oktober 2018.
Sementara itu, stok CBP yang dikelola perseroan sebesar 2,1 juta ton pada awal tahun. Dengan kemungkinan April besok sudah masuk masa tenggang.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, stok CBP yang masa simpannya sudah melebihi 4 bulan dapat dilakukan disposal. Akan tetapi belum pasti dapat dilakukan karena tidak ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya.
"Belum dapat melaksanakan [disposal] karena belum diatur dalam Permenkeu (PMK) dan belum ada anggarannya. Sehingga potensi kerusakan dan turun mutu terhadap stok yang besar menjadi resiko finansial Bulog," katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Adapun dari stok CBP 2,1 juta ton yang berhasil dilepas sampai saat ini sebanyak 170.521 ton lewat skema operasi pasar.
Sementara itu, penugasan untuk penyaluran beras rastra sampai April sebanyak 213.000 ton ke 5,3 juta keluarga di 295 kabupaten. Dengan begitu, Perum Bulog memperkirakan potensi kehilangan CBP tahun ini sampai 1,65 juta ton.
Jika mengacu pada Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah, harga pembelian beras dipatok Rp7.300/kg-Rp8.300/kg. Artinya kalau ada kehilangan beras 1,6 juta ton, potensi kerugian berkisar di Rp10,9 triliun - Rp12,4 triliun. Belum termasuk beban bunga yang harus ditanggung perseroan.
Tri berharap pemerintah dapat melakukan harmonisasi kebijakan dalam mengelola pangan. Pasalnya perseroan sudah melaksanakan kewajiban penyerapan beras petani sesuai Inpres.
Penyaluran pun ditopang oleh Inpres dan Perpres no.48/2016 yang menugaskan Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan, ketersediaan dan penyaluran beras beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Akan tetapi saluran CBP terbatas pada operasi pasar dan bansos rastra. Tri dalam paparan di Kadin mengungkapkan itu menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan pangan. Dimana perseroan wajib menyerap tapi tidak didukung kebijakan penyaluran yang membuat stok berlebihan. Selain itu kebijakan disposal stok pun tidak didukung kebijakan anggaran.
Adapun penyaluran utama CBP lewat skema rastra diubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Dimana pemasok berasnya terbuka juga bagi swasta.
"Harusnya [saluran] hilirnya dikasih ke Bulog yang ditugaskan menyerap gabah beras petani sesuai Inpres 5/2015 dan Perpres 48/2016. Kalau begitu [dibuka bebas] swasta saja suruh serap gabah beras petani yang biayanya lebih dari Rp20 triliun," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berharap cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru. Pasalnya program rastra akan digantikan 100% dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sedangkan stok di gudang masih 2 juta ton.
Budi Waseso mengatakan tidak masalah apabila program rastra digantikan dengan BNPT. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah stok CBP yang masih menggunung di gudang.
"Tidak apa-apa diubah. Itu kan program pemerintah, tapi harusnya yang diutamakan adalah alatnya pemerintah (Bulog)," katanya selepas Rapat Koordinasi Rastra, Rabu (20/2).
Menurutnya, bagaimanapun pemerintah perlu memikirkan cara menyalurkan stok CBP yang salurannya kecil. Bulog hanya punya dua mekanisme pengeluaran CBP yaitu melewati bantuan sosial atau operasi pasar.
Akan tetapi keduanya tidak bisa menyalurkan beras secara masif ke masyarakat. Kendati ditugasi melakukan operasi pasar per hari 15.000 ton, realisasi serapan oleh masyarakat tidak sampai separuhnya.
"Harusnya tidak boleh [kehilangan rastra] kami ini penugasan serap CBP. Rastra itu kan harusnya gunakan CBP jadi kalau diubah BPNT ya utamakan berasnya pemerintah dong. Harga dan kualitas optimis. Sekarang masalahnya pemerintah dan konsumen berpihak pada kami atau tidak," tegasnya.
