Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog berharap pelepasan cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru. Pasalnya, program beras sejahtera (rastra) akan digantikan 100% dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sedangkan stok di gudang masih 2 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan tidak masalah apabila program rastra digantikan dengan BNPT, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang masih menggunung di gudang.
"Tidak apa-apa diubah. Itu kan program pemerintah, tapi harusnya yang diutamakan adalah alatnya pemerintah [Bulog]," katanya, Rabu (20/2/2019).
Menurutnya, bagaimanapun pemerintah perlu memikirkan cara menyalurkan stok CBP yang salurannya kecil. Bulog hanya punya dua mekanisme pengeluaran CBP yaitu melewati bantuan sosial atau operasi pasar.
Akan tetapi keduanya tidak bisa menyalurkan beras secara masif ke masyarakat. Kendati ditugasi melakukan operasi pasar per hari 15.000 ton, realisasi serapan oleh masyarakat tidak sampai separuhnya.
"Harusnya tidak boleh [kehilangan rastra] kami ini penugasan serap CBP. Rastra itu kan harusnya gunakan cbp jadi kalau diubah BPNT ya utamakan berasnya pemerintah dong. Harga dan kualitas optimis. Sekarang masalahnya pemerintah dan konsumen berpihak pada kami atau tidak," tegasnya.
Buwas mengatakan akan percuma pihaknya telah menjaga kualitas harga dan kebutuhan masyarakat akan beras, tapi masyarakat tetap tidak mau serap.
Padahal, dia optimistis bisa memasok harga lebih murah daripada yang ditawarkan swasta. "Saya sudah jaga kualitas beras dan harga itu murah. Masyarakat beli Rp12.000/kg kami jual Rp11.000/kg. Jadi lebih murah dan kualitas kita jaga," katanya.
Perihal harga lanjutnya masih akan diulas lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasalnya, masih ada faktor nonteknis seperti logistik di daerah rural yang belum terhitung. Hal itu, kata Buwas, menambah beban pada perseroan.
"Kami ini akan ajukan kondisi riil bahwa daerah tertentu memang seperti itu kondisinya. Ada yang tidak dijangkau trasportasi umum. Misalnya Papua itu biayanya tinggi dan lagi dievaluasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
