Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) turut angkat bicara terkait dengan isu pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat yang dinilai bakal semakin membebani penumpang.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyebut pihaknya belum mengetahui secara detail terkait dengan rencana tersebut.
Irfan juga mengatakan belum ada komunikasi dan koordinasi terkait rencana kebijakan ini antara maskapai dan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
"Belum ada tuh [komunikasi soal pungutan iuran pariwisata]," kata Irfan singkat saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2024).
Irfan menuturkan, jika terealisasi, iuran ini akan berdampak langsung kepada penumpang. Pasalnya, kebijakan tersebut akan berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat.
Sementara itu, dia menyebut iuran pariwisata ini tidak akan menimbulkan efek langsung kepada maskapai.
Baca Juga
"Tidak ada dampak ke perusahaan, karena itu kalau dimasukkan ke harga tiket berasa di atas tarif batas atas (TBA). Yang kena dampak tentu penumpang," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, memastikan rencana iuran pariwisata melalui tiket pesawat tidak akan membebani penumpang.
Dia menyebut, rencana pemungutan iuran tersebut masih dalam tahap kajian.
“Jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (22/4/2024).
Pemerintah juga tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengumpulkan Dana Pariwisata atau Indonesia Tourism Fund sehingga dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan final.
Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat pertama kali terungkap dalam unggahan akun X (dulunya Twitter) milik Pengamat Penerbangan Alvin Lie, @alvinlie21.
“Ada Menteri yang gemar teriak bahwa harga tiket pesawat mahal, menghambat pariwisata. Sekarang pemerintah malah akan membebankan iuran pariwisata untuk dititipkan pada harga tiket pesawat. Piye to iki?” tulus Alvin, dikutip Minggu (21/4/2024).
Lalu, dalam unggahan berbeda, Alvin tampak membagikan foto undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam undangan rapat koordinasi pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan, disebutkan bahwa agenda yang akan dibahas yakni pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.
Alvin menilai, rencana tersebut tidak etis dan dapat berdampak terhadap industri penerbangan. Alih-alih diselipkan ke harga tiket pesawat, seharusnya pemerintah dapat menarik iuran langsung. Misalnya dibebankan kepada hotel atau pada saat wisatawan mengajukan visa on arrival (VOA).
“Rencana pemerintah memungut iuran untuk pariwisata diselipkan ke harga tiket sangat tidak etis dan sangat tidak patut,” kata Alvin kepada Bisnis, Minggu (21/4/2024).
Dia juga khawatir, penumpang akan menduga bahwa iuran tersebut masuk ke maskapai penerbangan jika rencana tersebut diimplementasikan.
“Sehingga yang dibayar penumpang itu bertambah, tapi bukan masuk ke airlines. Ini mau ditambahkan lagi. Kalau ini dilakukan, ini sama saja membuat sengsara industri transportasi udara,” ungkapnya.
