Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mematok target kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata menjadi 4,6% pada 2025 atau di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar US$22,10 miliar. Target tersebut tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.
“Pada 2025, kontribusi produk domestik bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6% serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,10 miliar,” demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Selasa (23/4/2024).
Bappenas mengharapkan, pulihnya perjalanan global menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Adapun, sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1% di 2023, diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata sebesar US$14,63 miliar.
Bappenas mencatat, capaian tersebut utamanya ditopang oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti rangkaian acara KTT-43 ASEAN, MotoGP Mandalika, World Superbike Mandalika, FIBA Basketball World Cup 2023, dan Aquabike Jet Ski World Championship 2023.
Baca Juga
Lalu, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.
Seiring dengan pemulihan di sektor ini, peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan. Bappenas menyebut, kontribusi PDB pariwisata diperkirakan meningkat sebesar 4,5% di 2024.
Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan.
Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.
Lantas, apakah target tersebut realistis untuk dicapai? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai, target tersebut cukup realistis untuk dicapai.
“Bahkan kontribusi pariwisata terhadap PDB bisa mencapai 5% hingga 5,3% dengan sejumlah catatan,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (23/4/2024).
Pertama, kondisi makro ekonomi seperti pelemahan kurs Rupiah justru memunculkan minat wisatawan mancanegara asal negara Eropa, Australia, dan AS untuk berlibur ke Indonesia.
Namun, persiapan untuk memberikan fasilitas yang aman dan nyaman, rute penerbangan yang semakin terkoneksi antar satu destinasi wisata ke destinasi lainnya menjadi penting.
Kedua, dibutuhkan insentif fiskal yang mendukung dan akomodatif terhadap pengembangan pariwisata termasuk tidak menambah tarif pajak hiburan.
Ketiga, pelatihan sumber daya manusia atau SDM di sektor pariwisata terutama melalui penambahan tenaga pengajar dari praktisi di sekolah vokasi untuk menutup gap kebutuhan SDM wisata. Terakhir, kerja sama intensif dengan travel agent dan maskapai luar negeri untuk mempromosikan wisata indonesia.
Senada, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menilai target rasio kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,6% terhadap PDB atau setara dengan kisaran Rp1.000 triliun relatif dapat tercapai.
Mengingat, Indonesia memiliki potensi wisata yang masih sangat bisa dikembangkan menjadi destinasi utama wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
“Tetapi peran pemerintah menjadi sangat krusial,” ujar Ajib.
Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan insentif terbaik dan dorongan untuk pertumbuhan sektor pariwisata, bukan memberikan disinsentif yang justru menghambat pertumbuhan sektor ini.
Misalnya, rancangan regulasi untuk menarik iuran pariwisata dari tiket pesawat yang dirancang oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Rencana tersebut, kata Ajib, cenderung mengurangi minat wisatawan untuk bepergian. “Kalau minat turun, perputaran orang dan uang akan menurun. Hal ini yang akan memberikan dampak negatif,” ungkapnya.
Tantangan Prabowo-Gibran
Sementara itu, Pakar Pariwisata dari Indonesia Tourism Strategist, Taufan Rahmadi, menyebut target tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Taufan, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi PDB pariwisata terhadap PDB Nasional mencapai 5,2% sebelum masa pandemi Covid-19. Kontribusinya kemudian turun ke level 4% akibat pandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19 tercatat mencapai 3,6%.
Berkaca dari data tersebut, Taufan melihat bahwa PDB sektor pariwisata di era pascapandemi belum menyamai level saat dan sebelum pandemi Covid-19.
“Inilah tantangan yang harus dijawab di era Prabowo-Gibran, mengembalikan kontribusi PDB Pariwisata terhadap PDB nasional sama dengan kondisi sebelum pandemi yaitu diatas 5%,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Taufan menyebut pembangunan pariwisata akan semakin fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, pelatihan tenaga kerja, dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.
Peningkatan kerja sama antara sektor publik dan swasta juga dapat membantu mewujudkan tujuan tersebut.
Kendati begitu, dia optimistis sektor pariwisata akan berkontribusi besar terhadap PDB nasional dan menyentuh level 5% di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
