Integrasi Moda Transportasi Jabodetabek: Wapres Jusuf Kalla Pegang Kendali Koordinasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunjuk untuk memimpin pembahasan integrasi dan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Stefanus Arief Setiaji | 10 Januari 2019 10:56 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wapres Jusuf Kalla bersiap memberikan keterangan kepada media, di kediaman Wapres Jusuf Kalla di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/12/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunjuk untuk memimpin pembahasan integrasi dan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (8/1/2019) siang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa bentuk kelembagaan yang akan menangani masalah integrasi transportasi di Jabodetabek itu belum diputuskan secara resmi.

Hanya saja, kata Tjahjo, sudah ada kesepakatan dari tiga gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal itu nantinya akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, bagaimana satu manajemen, satu pengorganisasian.

 “Nah ini yang harus kompak dulu. Tadi ada tiga gubernur, yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas. Soal bentuknya bagaimana, bentuk organisasinya bagaimana, manajemen yang bagaimana akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Bapak Wapres,” kata Tjahjo dikutip dari keterangan resmi, Kamis (10/1/2019).

Intinya, lanjut Mendagri, daerah harus ada kata sepakat dan nanti Kemendagri akan mencoba untuk melakukan koordinasi.

“Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta-Bekasi sampai ke Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang Selatan, Jakarta lewat Tangerang dari airport karena ada busnya, ada LRT-nya, ada MRT-nya ini harus terintegrasi,” terang Mendagri.

Soal kemungkinan pembentukan badan baru, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, arahan Presiden justru karena banyak instansi, banyak badan sehingga menimbulkan manajemennya tidak bagus.

“Sekarang bagaimana mempersingkat manajemen, mempersingkat urusan organisasinya,” ujar Mendagri seraya menunjuk contoh urusan jembatan Suramadu itu ada Pemerintah Kota  Sumenep, ada Pemda Provinsi, dibangun lagi badan otoritas Jembatan Suramadu.

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top