Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan tidak ada lembaga baru yang akan dibentuk sejalan dengan upaya penyederhanaan manajemen transportasi di Jabodetabek.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo lebih banyak mencermati pada faktor koordinasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Saya kira arahan Bapak Presiden justru karena banyak instansi, menimbulkan manajemennya gak bagus. Sekarang bagaimana mempersingkat manajemen, mempersingkat urusan organisasinya," ujar Mendagri di Istana Negara seusai Ratas Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Selasa (8/1/2019).
Menurutnya, tiga daerah yang terlibat yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten harus ada kata sepakat untuk mewujudkan integrasi sistem transportasi yang terpadu di Jabodetabek.
"Jangan sampai misalnya menentukan dua stasiun transit saja antara pemda DKI, antara BUMN, antara kementerian saling tumpang tindih," jelasnya.
Berdasarkan data Bappenas, kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian hingga Rp65 triliun setiap tahunnya. Oleh karena itu, Tjahjo mengungkapkan pekerjaan rumahnya adalah membangun jaringan transportasi yang terpadu di Jabodetabek.
Baca Juga
"Kalau bicara masalah Jabodetabek, sudah perpresnya ada, aturannya ada, tapi tidak pernah bisa jalan, diputuskan untuk secepatnya karena sudah mencapai kerugian hampir Rp100 triliun," ujarnya.
