Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menginginkan adanya integrasi sistem transportasi di Jabodetabek guna mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi massal.
Dalam sambutannya pada Rapat Terbatas (ratas) Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Jokowi mengungkapkan pengelolaan sistem integrasi yang terpadu di Jabodetabek masih terkendala beberapa hal.
"Sebagai contoh untuk urusan jalan saja, jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi misalnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," katanya di Istana Negara, Selasa (8/1/2019).
Padahal, menurut Presiden, kondisi lalu lintas di Jabodetabek didominasi kemacetan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Bappenas, kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian hingga Rp65 triliun setiap tahunnya.
"Intinya kita ingin ada penyerderhaaanan manajemen yang ada semakin gampang dimulai, gampang mengerjakan, sehinga jangan lempar institusi satu dengan institusi lain," ujarnya.
Selain penyederhanaan manajemen transportasi, Presiden Jokowi meyakini manfaat pembangunan sejumlah transportasi massal antara lain mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), Transjakarta, kereta bandara, dan commuterline.
Baca Juga
"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Kalau kita jadikan barang, ini sudah jadi MRT, jadi LRT, lima tahun sudah jadi barang," tekannya.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan pengelolaan transit oriented development (TOD) guna menunjang keterpaduan antartransportasi di Jabodetabek.
Pada kesempatan ini, sejumlah menteri dan kepala daerah turut hadir antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
