Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mengapa Penetapan Tarif Tol Terintegrasi Trans-Jawa Begitu Rumit?

Rencana pembatasan tarif jalan tol Trans-Jawa untuk pengguna jalan yang menempuh jarak maksimum belum akan diterapkan pada saat tersambungnya tol Merak—Pasuruan sepanjang 901,03 kilometer.
Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Trans-Jawa ruas NgawiKertosono di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (12/11/2018)./Antara-Siswowidodo
Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol Trans-Jawa ruas NgawiKertosono di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (12/11/2018)./Antara-Siswowidodo

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pembatasan tarif jalan tol Trans-Jawa untuk pengguna jalan yang menempuh jarak maksimum belum akan diterapkan pada saat tersambungnya tol Merak—Pasuruan sepanjang 901,03 kilometer.

Direktur Operasi II PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) Subakti Syukur mengatakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya telah memberi mandat agar badan usaha jalan tol dapat mematangkan konsep pembatasan tarif, yakni semacam kompensasi untuk pengguna jalan yang menempuh jarak maksimum di jalan tol Trans-Jawa.

Kendati demikian, ujarnya, konsep tersebut membutuhkan waktu karena harus mempertimbangkan rencana pendapatan tiap-tiap badan usaha jalan tol Trans-Jawa, kemampuan bayar pengguna jalan yang melintas, sampai teknologi yang dipakai untuk bisa mengetahui setiap pengguna jalan sudah melewati tarif maksimum.

Saat ini, pembahasan secara komprehensif mengenai seluruh aspek yang terkait dengan rencana ini masih didiskusikan oleh badan usaha pengelola ruas tol Trans-Jawa.

Di sisi lain, Subakti mengemukakan bahwa BUJT tetap membutuhkan kepastian pendapatan untuk pengembalian investasi di tengah harapan pemerintah agar rencana tersebut segera diimplementasikan.

Solusinya, JSMR mengusulkan adanya pemberian diskon tarif untuk perjalanan terjauh sesuai klaster pada lima ruas tol baru yang akan diresmikan hari ini oleh Presiden Joko Widodo dan akan beroperasi dengan tarif dalam waktu dekat tersebut.

“Dari Pak Menteri [PUPR] kan harapannya saat dioperasikan dengan tarif, setelahnya ada capping tariff [pembatasan tarif]. Pembahasan ini masih perlu waktu sehingga harus ada langkah lain supaya pendapatan BUJT tetap ada, tetapi rencana ini bisa tetap sesuai. Caranya kami usulkan dengan diskon terlebih dahulu,” kata Subakti kepada Bisnis.com, Selasa (18/12/2018).

Dengan begitu, tuturnya, pengguna jalan yang akan menempuh jarak jauh pada ruas Trans-Jawa akan tetap mendapatkan kompensasi sebelum aturan mengenai integrasi tarif resmi disepakati dan diberlakukan nantinya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa implementasi rencana penetapan pembatasan tarif harus didiskusikan secara mendalam.

Selain terkait dengan rencana usaha BUJT yang berbeda-beda di Trans-Jawa dan rencana pengembalian investasi, Ade menilai bahwa peralatan atau teknologi untuk mendukung hal tersebut belum tersedia saat ini.

"Saat ini ada kendala operasional di lapangan untuk merealisasikan itu sehingga rencana ini harus didiskusikan secara mendalam," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Irene Agustine
Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper