Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah didorong untuk mempercepat proses penambahan sumber daya manusia (SDM) pandu maritim untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan jasa pemanduan pada waktu yang akan datang.
Menurut Presiden Indonesian Maritime Pilot’s Association (Inampa) Pasoroan Herman Harianja, jumlah kebutuhan jasa pemanduan maritim meningkat setiap tahunnya.
SDM pandu maritim menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi Indonesia sejalan dengan cita-cita menuju poros maritim dunia serta penerapan tol laut.
“Saat ini sudah cukup, tapi pemerintah dan swasta terus membangun pelabuhan. Nanti ada pelabuhan Patimban. Pelindo dan Pertamina juga membangun pelabuhan makanya harus ditambah lagi sebab di perairan wajib pandu, kapal tidak boleh masuk tanpa ada pemandu,” katanya di Medan, Selasa (24/7/2018).
Dia mencontohkan, jumlah pandu maritim yang menjadi anggota asoasiasi Inampa saat ini mencapai 1.200 orang.
Setiap tahunnya diperkirakan perlu penambahan 200 orang tenaga pandu. Namun realisasinya, penambahan tahunan hanya berkisar 70-80 orang.
Baca Juga
Herman, begitu dia biasa disapa, mengatakan kebutuhan jasa pandu di tiap pelabuhan berbeda-beda disesuaikan dengan arus keluar masuk kapal.
Misalnya, untuk Pelabuhan Belawan saat ini dilayani oleh sekitar 20 orang pandu, di Tanjung Priok sekitar 67 pandu dan di Makassar sekitar 20-an orang pandu.
Inampa memperkirakan di seluruh Indonesia kurang lebih ada 300.000 – 400.000 call kapal setiap tahun yang wajib pandu, atau yang berukuran di atas 500 gross ton.
“Kebutuhannya bergantung pada keadaan kapal. Semakin tinggi tingkat kunjungan kapal dan semakin besar ukurannya, maka kebutuhan semakin tinggi. Perkiraaan kami setidaknya diperlukan 2.000 orang pandu,” tambahnya.
Menurut Herman, penambahan tersebut terkendala karena profesi sebagai pandu kapal dinilai kurang menarik, karena harus terikat dari segi waktu, aturan dan atribut. Selain itu, tantangan profesi tersebut juga dinilai cukup besar.
Karena harus memiliki passion yang besar serta memiliki pengalaman berlayar. “Kendalanya memang tidak semua orang mau jadi pandu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan selama ini tanggung jawab penambahan pandu ada pada pemerintah. Namun Inampa meminta kepada pemerintah agar tanggung jawab terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusianya dapat diserahkan kepada asoasiasi.
“Kami telah minta kepada Menteri Perhubungan supaya diklatnya dilakukan oleh Inampa seperti halnya yang berlaku di luar negeri, misalnya untuk yang bersifat updating ijazah. Pemerintah tinggal supervisi dan awasi pelaksanaannya. Mudah-mudahan Pak Menteri setuju,” ujarnya.
Adapun, kinerja pemanduan kapal dan eksistensi tenaga pandu maritim dari Indonesia, kata Herman, telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.
Hal itu ditunjukkan dengan pengakuan International Maritime Pilot’s Association (IMPA) yang menjaddikan Inampa sebagai bagian dari anggotanya pada April 2017 lalu.
Sejalan dengan itu, permintaan akan tenaga perwira pandu dari Indonesia juga mulai mengalir dari beberapa negara seperti dari Senegal dan beberapa negara Afrika lainnya, serta dari Papua Nugini dan dari Timur Tengah.
Herman mengatakan Inampa turut berperan dalam diplomasi maritim di dunia dan regional melalui kongres Ke-23 IMPA yang digelar di Seoul Korea pada 2016 serta kongres ke-24 IMPA pada April 2018 di Senegal. Bahkan, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pada kongres ke-27 IMPA di Bali pada 2024.
“Kami sangat mendukung program pemerintah zero accident policy dan tol laut dalam perspektif bagaimana mendorong agar setiap pulau di Indonesia terkoneksi. Konektivitas tersebut akan mendorong daya saing semakin tinggi dan biaya logistik makin murah,” tuturnya.
