Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Besi dan Baja Indonesia berharap pemerintah segera menerbitkan aturan terkait standar industri hijau untuk mencegah industri baja yang tidak ramah lingkungan beroperasi di Tanah Air.
Purwono Widodo, Ketua Cluster Flat Product IISIA, mengatakan saat ini pemerintah belum bisa melarang investor baja yang menggunakan teknologi usang karena belum ada dasar hukumnya.
Dari pantauan asosiasi, saat ini terdapat sekitar 10 perusahaan baja yang berasal dari China dan menggunakan teknologi usang beroperasi di Tangerang dan sekitarnya. Pabrik-pabrik ini memproduksi baja long product sebesar 100.000 ton hingga 200.000 ton per tahun.
Pabrikan China tersebut merelokasi produksinya ke Indonesia akibat kebijakan penutupan pabrik yang tidak ramah lingkungan oleh Pemerintah China. Selain itu, Negeri Tirai Bambu tersebut juga tengah berupaya memangkas produksi bajanya sebesar 50 juta ton per tahun.
"Standar industri hijau harus kelar tahun ini, jangan lama-lama karena sudah beroperasi di sini, ini mengkhawatirkan. Kami dari asosiasi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Purwono menjelaskan teknologi baja induction furnace yang digunakan produsen China adalah metode pembuatan baja dengan memanaskan scrap yang kemudian menjadi besi beton. Biaya produksi dengan teknologi ini sangat murah dan menghasilkan polusi, seperti asap dan debu dari proses produksi.
"Sementara itu, teknologi yang diperbolehkan oleh pemerintah itu bukan hanya dipanaskan saja, tetapi juga disedot debunya, sehingga lingkungan aman," jelasnya.
Di level regional, IISIA bersama asosiasi baja negara-negara Asia Tenggara lain juga telah mengirimkan surat kepada pemerintah China untuk melarang produsen baja yang telah ditutup untuk beroperasi di negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
