Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta segera membenahi sistem logistik nasional dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan di daerah, khususnya dalam hal penyediaan jasa logistic.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ketimpangan perekonomian di Indonesia terjadi akibat tak adanya dukungan manajemen rantai pasok untuk komoditas di daerah pedesaan dan perkotaan. Hal ini berakibat pada harga sejumlah komoditas meningkat drastis.
“Indonesia harus memiliki sistem logistik yang handal untuk mendukung distribusi logistik, serta memperbaiki perangkat sistem logistiknya. Dengan begitu, biayabisa ditekan hingga 10 persen dan memudahkan akses antar pulau,” ujar Yukki dalam keterangan resmi di Jakarta (21/3/2017).
Oleh karena itu, ALFI turut memberikan masukan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkait pembenahan sistem logistik nasional.
Menurutnya, pemerintah telah berjanji untuk segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi XV yang fokus mengenai penyediaan jasa logistik.
Dia berharap pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat Paket Ekonomi XV tersebut.
Lebih lanjut, kata Yukki, dia menilai masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan.
Dia mencontohkan dari sektor pertanian, para petani sebagai produsen produk- produk pertanian justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota. Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat.
Semuanya itu terjadi karena tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk di sektor perikanan.
"Meskipun sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), tapi belum didukung manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal,” ungkapnya
