Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya memproyeksikan salah satu ruas Medan—Binjai senilai Rp1,6 triliun mengalami pembengkakan investasi lantaran akan dibangun secara elevated atau melayang.
Direktur Utama Hutam Karya I Gusti Ngurah Putera mengatakan pembangunan ruas sepanjang 18 km itu, separuhnya akan dirancang secara melayang. Hal itu dilakukan lantaran pembebasan lahan sekitar 60 meter di kota Medan yang tergolong padat sulit dilakukan.
Kemudian, kata, kebutuhan pembangunan untuk ruas yang dibuat secara menggantung hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jalan tol non layang dan masih ada satu seksi di ruas itu yang belum terbebaskan.
“Jadi nanti separuhnya dibikin layang. Ini sedang dihitung berapa nilai perubahannya, nanti akan kami mintakan amandemen PPJT-nya ke BPJT,” ujarnya saat media Gathering di Jakarta Kamis (3/11/2016).
Dia melanjutkan, untuk ruas lainnya yakni Palembang — Indralaya sepanjang 22 km, nilai investasinay -- Rp3 triliun-- lebih mahal dibandingkan ruas Medan—Binjai dikarenakan sebagian besar lahan berupa rawa. Ruas ini sebutnya memerlukan teknologi khusus dalam pembangunannya.
Putera optimistis kedua ruas trans Sumatra itu akan dapat beroperasi pada 2017 dengan catatan akhir tahun ini pembebasan lahan telah dituntaskan. Ruas lainnya yakni Bakauheni—Terbanggi Besar sepanjang 140 km, setidaknya 50% di antaranya ditargetkan mampu beroperasional.
Dia melanjutkan, tantangan juga masih dihadapi untuk ruas Pekanbaru—Dumai sepanjang 130 km yang konstruksinya baru akan dimulai. Tak hanya dari sisi pembebasan lahan, tata ruang wilayah ini juga belum selesai.
Dalam rangka percepatan proyek Trans Sumatra, Peraturan presiden bernomor 117/2015 menyebutkan pemerintah akan menyediakan dukungan fiskal penuh bagi HK. Dukungan fiscal berupa penanaman modal, penerbitan sekuritas, pinjaman atau hutang, maupun instrumen finansial lain yang mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah. Apalagi ruas trans Sumatra tidak layak secara finansial, tetapi diyakin selesainya proyek itu akan menimbulkan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi.
Namun Putera mengatakan tak terlalu berharap pada rencana terbaru pemerintah dalam mendapatkan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Putera menilai sebagai bank yang baru berdiri, limit pendanaan yang dialokasikan bank infratsruktur bentukan China itu masih minim.
“ Pinjaman dari AIIB tidak bisa diandalkan, kemarin kami sudah bertemu, dan untuk infrastruktur di seluruh Asia Tenggara, mereka hanya menganggarkan Rp5 triliun,” imbuhnya.
Putera mengatakan struktur permodalan di ruas trans Sumatra secara keseluruhan, 70% ekuitasnya ditanggung oleh Hutama Karya. Dia mengatakan bagi empat ruas pertama yang tengah berjalan konstruksinya yakni Medan-Binjai, Palembang—Indralaya, serta Bakauheni—Terbanggi Besar, serta Pekanbaru—Dumai dengan nilai investasi Rp22 triliun, maka HK harus memperoleh ekuitas Rp15 triliun.
Adapun pada 2014 permodalan Hutama Karya baru mencapai Rp800 miliar. Setelah memperoleh penugasan ruas tol Trans Sumatra, hingga kini, pemerintah baru menyuntikkan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,6 triliun, dan tahun ini pemerintah akan kembali menyuntikan modal segar senilai Rp2 triliun, meskipun PMN itu tak kunjung cair.
Untuk melengkapi pendanaan itu, HK akan mengeluarkan penawaran umum berkelanjutan dengan total mencapai Rp6,5 triliun yang akan terbagi selama tiga tahun, dengan rincian Rp 1 triliun pada tahun ini, sebesar Rp2,5 triliun pada 2017 dan kemudian 2018 senilai Rp3 triliun.
