Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan menghilangkan kata ‘pengembangan’, ‘penguatan’, ‘pemberdayaan’, ‘pengelolaan’, dan kata-kata sejenis dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal mengalokasikan 80% dari Rp1,67 triliun anggaran 2016 untuk program pemberdayaan masyarakat.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sementara sisa anggaran akan diperuntukkan buat kebutuhan manajemen dan belanja pegawai.
“Kami terus mendorong pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Kamis (17/12/2015).
Slamet mengaku ada yang berbeda dengan administrasi anggaran DJPB tahun depan. Pasalnya, tidak ada lagi penggunaan kata-kata bersayap dalam program anggaran seperti yang diperintahkan oleh sang bos, Susi.
“Sesuai arahan Ibu Susi Pudjiastuti, terkait penguatan program 2016, penggunaan kata-kata bersayap di anggaran sudah dihilangkan. Tidak ada lagi kata-kata ‘pengembangan’, ‘penguatan’, ‘pemberdayaan’, ‘pengelolaan’, dan kata-kata sejenis,” ujarnya.
DJPB, ujar Slamet, akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama 2015 dan menajamkan rencana program tahun depan. Evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB.
“Kami juga mengevaluasi kinerja pembangunan perikanan budi daya di dinas-dinas kelautan dan perikanan setiap provinsi yang menggunakan anggaran dari pusat dan juga dukungan dari daerah,” katanya.
