Bisnis.com, DEPOK - Kalangan pengusaha di Depok mendorong pemerintah pusat memasukkan unsur perbaikan skema pengupahan dalam paket kebijakan ekonomi keempat yang rencananya dikeluarkan dalam waktu dekat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Depok Inu Kertapati mengatakan pihaknya mendukung kalangan pengusaha di Jawa Barat yang meminta adanya sistem perbaikan terutama dalam pelaksanaan survei kehidupan hak layak (KHL).
"Kalau teman-teman di Jawa Barat meminta survei KHL dilakukan oleh Badan Pusat Statistik agar netral. Tapi kan persoalan itu sudah diatur dalam Undang-undang. Jadi kami meminta agar adanya perbaikan soal pengupahan ini," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (12/10/2015).
Dia menuturkan sistem pengupahan saat ini terkesan liar dan merugikan kalangan pengusaha. Musababnya, mayoritas perusahaan di Kota Depok bergerak di sektor padat karya yang menyebabkan membengkaknya beban upah bagi pekerja.
Menurutnya, pada paket kebijakan ekonomi yang akan datang, pemerintah harus benar-benar cerdik berpihak pada semua pihak agar tidak ada yang dirugikan. Misalnya, katanya, menentukan sistem pengupahan dengan adil tanpa intervensi siapapun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
